Insitekaltim, Samarinda — Penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai belum cukup untuk mengurai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan distribusi di lapangan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, ketersediaan pasokan harus dibarengi sistem penyaluran yang optimal. Sebab, antrean kendaraan masih terjadi meski kuota BBM ditambah.
“Yang sebelumnya jadi pengalaman, kuota tercukupi tapi masih ada antrean,” Ungkapnya kepada awak media usai ditemui di kantor Balai Kota Samarinda. Kamis, 15 Oktober 2026.
Sorotan terhadap distribusi BBM turut mengemuka setelah video berdurasi tujuh detik beredar di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah mobil yang diduga mengetap BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan APT Pranoto, Samarinda Seberang. Kendaraan dalam video itu terlihat menggunakan pelat nomor berbahan kertas.
Temuan dalam rekaman tersebut menambah perhatian terhadap pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Andi Harun menilai, persoalan antrean tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kuota, tetapi juga membutuhkan evaluasi terhadap mekanisme distribusi.
Menurutnya, sistem penyaluran yang belum optimal berpotensi membuat masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi justru kesulitan mendapatkannya. Karena itu, pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar distribusi berlangsung sesuai peruntukan.
Andi Harun juga mendorong koordinasi antara Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor minyak dan gas bumi, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber persoalan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Orang nomor satu di kota Samarinda menegaskan, penanganan antrean BBM tidak boleh berhenti pada langkah darurat saat kendaraan menumpuk di SPBU. Pembenahan sistem distribusi harus menjadi prioritas agar penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin hanya sesaat, tapi harus diakhiri masalahnya sehingga harus ada tata kelola yang baik,” Tutup Andi Harun. (ADV)
