Insitekaltim, Samarinda – Menggemakan visi “Kaltim Berdaulat untuk Semua”, pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubenur (Cawagub) Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 1, Isran Noor dan Hadi Mulyadi miliki lima misi dengan 39 program prioritas.
Disampaikan Hadi Mulyadi mewakili Isran Noor dalam segmen satu pada acara Debat Publik Pertama Cagub Cawagub Kaltim oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Rabu (23/10/2024) malam, Hadi mengulas satu persatu misi beserta program-program prioritasnya.
Misi pertama, ialah berdaulat untuk mencapai transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. Di dalam misi ini terdapat tujuh program prioritas mereka, yakni sebagai berikut:
- Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial masyarakat secara adaptif.
- Memperluas akses wajib belajar kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan vokasi.
- Mengurangi angka putus sekolah dan kuliah di masyarakat dengan alasan ekonomi melalui peningkatan jumlah penerima dan subsidi beasiswa.
- Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di daerah.
- Mengurangi prevalensi stunting pada balita dan angka kematian ibu.
- Meningkatkan penanggulangan penyakit menular dan memperkuat kesadaran penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.
“Misi kedua, berdaulat untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Hadi.
Di mana, di dalam misi kedua ini, Isran-Hadi membaginya ke dalam 14 program prioritas untuk menyejahterakan warga Kaltim, dengan rincian sebagai berikut:
- Mengembangkan hilirisasi komoditas- komoditas unggulan dan industrialisasi sektor ekonomi penggerak untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- Memperluas kerja sama perdagangan barang dan jasa antardaerah serta antarnegara yang saling menguntungkan.
- Mengawal dan mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari bagian pemerintah daerah atas keuntungan bersih IUPK pada usaha pertambangan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022.
- Mengawal dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2023.
- Meningkatkan peran UMKM dan koperasi untuk pengembangan wirausaha daerah, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan kinerja ekspor non migas dan batubara.
- Mengoptimalkan nilai tambah pemanfaatan aset-aset daerah dan peran BUMD untuk peningkatan penerimaan daerah.
- Meningkatkan kontribusi industri pengolahan berbasis sumber daya terbarukan melalui pengembangan pusat-pusat aglomerasi ekonomi daerah.
- Memperkuat peran kawasan strategis provinsi peruntukan industri dan sentra pertanian untuk meningkatkan investasi daerah.
- Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan produksi tanaman pangan serta hortikultura yang berorientasi kesejahteraan petani.
- Mengembangkan sistem korporasi peternak berbasis desa dan komunitas untuk meningkatkan produksi daging dan kesejahteraan peternak.
- Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Memperkuat armada perikanan tangkap dan merevitalisasi budidaya perikanan berbasis kawasan baik di perairan umum daratan dan laut.
- Meningkatkan peran dan kontribusi kepariwisataan daerah dalam perekonomian melalui pengembangan destinasi wisata berskala nasional dan internasional.
Misi ketiga, yaitu berdaulat untuk mewujudkan transformasi tata kelola melalui penguatan kelembagaan pemerintahan yang efektif, kolaboratif dan berintegritas. Terdapat empat program prioritas yang disebutkan Hadi.
Pertama, mengoptimalisasikan penerapan sistem merit pemerintahan untuk ASN dan kelembagaan yang efektif dan kolaboratif. Kedua, meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk seluruh layanan publik.
“Ketiga, memperkuat ASN yang profesional dan berintegritas serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang berorientasi digital, dan empat, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” sebutnya.
Misi keempat, berdaulat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Di dalamnya, diisi oleh enam program prioritas, sebagai berikut:
- Meningkatkan pembangunan dan kemantapan jalan provinsi.
- Meningkatkan pembangunan rumah layak huni dan revitalisasi kawasan kumuh.
- Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas kewilayahan melalui pengembangan berbagai moda transportasi.
- Meningkatkan pembangunan penyediaan air baku.
- Meningkatkan pembangunan sistem pengendalian banjir.
- Meningkatkan kualitas desa berlistrik, rasio elektrifikasi dan energi baru terbarukan serta pengembangan desa digital.
Misi kelima, berdaulat untuk memperkuat ketahanan ekologi dan mewujudkan pembangunan kemaritiman yang maju dan profesional, yang dibuatkan delapan program prioritasnya, sebagai berikut:
- Meningkatkan kapasitas masyarakat yang berketahanan energi, air dan pangan yang mandiri.
- Memperkuat akses informasi dan literasi masyarakat terhadap resiko bencana.
- Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah serta pengelolaan sampah secara terpadu dan efektif.
- Meningkatkan pengelolaan keanakaragaman hayati di darat dan laut yang inklusif.
- Memperluas cakupan dan kinerja upaya penurunan intensitas emisi gas rumah kaca untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Mengembangkan potensi dan kontribusi sektor ekonomi biru dalam pembangunan daerah.
- Membangun pusat-pusat pengembangan dan pelatihan serta pendidikan vokasi di bidang kemaritiman.
- Mengembangkan nilai tambah industri pasca panen perikanan, pariwisata bahari dan jasa- jasa kelautan.
“Bersama Isran-Hadi, Kaltim pasti berdaulat. Mari lanjutkan dan tuntaskan,” tutupnya.
