Insitekaltim, Kukar – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual. Rakor ini membahas dua agenda penting yaitu Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten II Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Senin 21 April 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyampaikan paparan terkait strategi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat serta pengentasan kemiskinan ekstrem melalui data terpadu nasional.
Dalam pemaparannya, Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya penataan aspek legalitas dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Pertama, tentu perizinan atau legalitasnya. Kedua, penyiapan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Ini termasuk pemetaan guru ASN untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah rakyat, serta pemetaan guru PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu,” jelas Gus Saifullah.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial bersama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) akan melakukan pendekatan aktif dengan menjaring siswa dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2.
“Diprioritaskan mereka yang tidak terdaftar di Dapodik maupun data Kemenag. Kami akan gencarkan sosialisasi secara masif,” katanya.
Mensos juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan Kemendagri untuk menyusun regulasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah.
“Kami berterima kasih atas dukungan dari para kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur. Ini adalah kerja kolaboratif dan semoga bisa mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujarnya optimis.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan menjadi dua prioritas utama pemerintah pusat. Tito menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
“Data tentang masyarakat kurang mampu dikumpulkan secara nasional oleh BPS, lalu dicocokkan dengan data dari Dukcapil serta pemerintah daerah. Ini penting agar program-program pengentasan kemiskinan memiliki sasaran yang tepat,” kata Tito.
Ia menyebutkan bahwa data yang digunakan dalam program ini merupakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang kini menjadi acuan utama.
“Metodenya ada dua, yaitu top down yang berasal dari kementerian/lembaga lalu dikonfirmasi ke daerah, dan bottom up, yaitu partisipasi dari masyarakat yang mengajukan langsung berdasarkan kondisi di lapangan,” jelas Tito.
Tito juga memaparkan bahwa anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sangat besar, dengan salah satu contohnya adalah anggaran Kementerian Sosial yang mencapai Rp74 triliun.
“Selain dari Kementerian Sosial, ada juga anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan lainnya. Koordinasi antarsektor sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan lebih efisien,” tegasnya.
Rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sinergi yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan perlindungan sosial yang inklusif.