Insitekaltim, Bontang – Alokasi anggaran besar untuk bimbingan teknis (bimtek) di Kota Bontang tahun ini menuai perhatian dari Wakil Ketua II DPRD Bontang Maming.
Legislator PDIP itu menyoroti pentingnya pemanfaatan dana sebesar Rp160 miliar yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bontang agar tepat sasaran.
Maming berharap program bimtek ini bisa berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak putus sekolah.
Menurutnya, meski rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) telah mencantumkan peningkatan SDM sebagai salah satu fokus utama, bimtek yang dirancang perlu menyasar kelompok-kelompok tertentu yang lebih membutuhkan pelatihan dan keterampilan praktis, seperti anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan formal.
“Saya ingin menekankan bahwa bimtek ini seharusnya memberi manfaat nyata bagi anak-anak putus sekolah. Mereka perlu diberikan pelatihan berbasis industri agar siap menghadapi dunia kerja,” tegas Maming dalam wawancara baru-baru ini.
Maming menilai bahwa anggaran besar untuk bimtek seharusnya mampu memberikan solusi nyata dalam mengurangi pengangguran di Kota Bontang. Dengan memberikan keterampilan yang relevan, terutama di sektor industri, program bimtek ini bisa menjadi kunci untuk mengentaskan masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan dan pengangguran.
“Saya sangat mendukung bimtek ini jika benar-benar dilaksanakan dengan tepat sasaran. Kita harus memastikan anak-anak muda yang putus sekolah bisa mendapatkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bekerja di sektor-sektor industri yang ada di Bontang,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya bimtek dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan kerja. Bontang yang dikenal sebagai kota industri harus mampu memberdayakan warganya, terutama generasi muda, agar memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja.
Meski mendukung penuh program bimtek, Maming juga menyoroti ketimpangan dalam alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur, khususnya terkait pemeliharaan Waduk Kanaan. Ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk waduk tersebut masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar Rp2 miliar pada tahun ini, padahal kebutuhan air bersih di Bontang semakin mendesak.
“Anggaran untuk infrastruktur, terutama terkait pemeliharaan Waduk Kanaan, masih sangat minim. Padahal, krisis air bersih ini merupakan masalah serius bagi masyarakat Bontang,” ungkapnya.
DPRD Bontang akan terus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah air bersih ini. Ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan dasar warga, seperti air bersih, dengan meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur.
“Kita akan terus mendorong pemerintah untuk menuntaskan masalah ini, dan tentunya anggaran yang ada harus dioptimalkan,” tegasnya.
