Insitekaltim,Kukar – Baru-baru ini, Kutai Kartanegara (Kukar) menerima dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar dari Kementrian keuangan (Kemenkeu). Insentif ini diberikan atas keberhasilan Kukar menekan laju inflasi di daerah.
Atas keberhasilan ini, Bupati Kukar Edi Damansyah pun turut buka suara. Ia meminta seluruh jajarannya agar konsisten dalam menekan laju inflasi di daerah.
Apa yang diinginkan bupati ini bukan tanpa dasar, berdasarkan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat penanganan kemiskinan di Kukar telah melebihi target yang ditetapkan.
“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” ujar Edi Damansyah.
Untuk mewujudkannya, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar itu berkeyakinan. Semua perangkat daerah bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada di tengah masyarakat.
Pengendalian inflasi yang telah dilakukan pun sudah menyentuh subtansinya. Menurut Edi setelah rapat koordinasi selesai, harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan kepada kelompok yang diberdayakan dan harus selalu dicek.
“Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Edi, pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, fenomena alam dan perang. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kukar pun harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.
Kebijakan yang dilakukan secara nasional juga dipercaya akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan dengan baik, kata Edi, tentu akan membawa dampak bagi masyarakat.
“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tapi kita tidak bisa datang,” ucapnya.
Kepada camat, lurah dan kepala desa, Bupati Edi pun menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik. Ini untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan.
Tujuan lainnya ialah, agar program pengendalian inflasi di Kabupaten Kukar, salah satunya kegiatan pangan murah yang benar-benar sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan”, pintanya.
Ia berharap, pelaksanaan kegiatan pangan murah tepat sasaran terhadap sejumlah titik yang telah ditetapkan. Ini diperlukan agar bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan atau menengah ke bawah.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerja sama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tutupnya. (Adv)
