Insitekaltim, Balikpapan-Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur Salehuddin menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan harus memberi dampak nyata bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat kerja Komisi I DPRD Kaltim bersama lima perangkat daerah di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dalam forum tersebut, hadir anggota Komisi I lainnya, Baharuddin Demmu, Safuad, Yusuf Mustafa, Budianto Bulang, Didik Agung Eko Wahono, dan La Ode Nasir.
Sedangkan pihak eksekutif diwakili Inspektorat Daerah Kaltim dengan kehadiran langsung Inspektur Infan Prananta, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yuli Fitriyanti, perwakilan Biro Organisasi, serta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim.
Hadir pula Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kabag Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Suriansyah.
Salehuddin menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Komisi I untuk memastikan seluruh program kerja perangkat daerah di tahun 2025 berjalan efektif, terencana, dan sesuai alokasi anggaran.
“Ada lima perangkat daerah yang kita audiensikan terkait monitoring program kegiatan termasuk apa yang sedang dan akan dikerjakan di tahun 2025. Kita juga ingin mengetahui hambatan yang diketahui masing-masing OPD,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang realistis dan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan semata target administratif.
Menurutnya, proses transisi kelembagaan di beberapa perangkat daerah harus berjalan tertib agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Selain itu, kapasitas auditor di Inspektorat Daerah perlu diperkuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Komisi I juga menyoroti sejumlah kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga penyesuaian regulasi baru.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mencari solusi yang dapat segera diimplementasikan.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar setiap program memiliki manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Salehuddin.
Ia berharap rapat kerja seperti ini dapat menjadi mekanisme rutin yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan demikian, pelayanan publik di Kaltim dapat terus meningkat dan pemerintahan daerah mampu merespons cepat dinamika kebutuhan warganya. (Adv)
