Insitekaltim, Bontang – Komisi C DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja perdana dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Gedung DPRD, Senin (21/10/2024).
Pertemuan ini menyoroti rendahnya serapan anggaran infrastruktur Dinas PUPR yang baru mencapai 42 persen dari total anggaran sebesar Rp500 miliar.
Ketua Komisi C Alfin Rausan Fikri dalam rapat tersebut menyatakan bahwa percepatan penyerapan anggaran harus menjadi prioritas agar proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu.
Menjelang akhir tahun, ia menilai masih banyak anggaran yang belum terserap. Hal ini menandakan pentingnya evaluasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kami dorong Dinas PUPR untuk segera merealisasikan anggaran yang belum terserap. Waktu tersisa sangat terbatas, dan ini harus diprioritaskan agar proyek bisa selesai tepat waktu,” kata Alfin.
Salah satu hambatan utama yang dihadapi Dinas PUPR, menurut Alfin, adalah masalah pembebasan lahan, terutama terkait proyek-proyek pembangunan di kawasan dan Polder Tanjung Laut. Ia menegaskan bahwa masalah lahan ini perlu diselesaikan segera untuk menghindari keterlambatan yang lebih besar.
“Pembebasan lahan sering menjadi kendala utama, terutama di kawasan strategis seperti Polder Tanjung Laut. Ini harus diatasi dengan cermat, agar tidak menghambat proyek yang sedang berjalan,” tambahnya.
Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, Alfin meminta agar semua pihak terkait bisa berkoordinasi lebih baik agar proyek-proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu.
Meskipun demikian, Dinas PUPR melaporkan bahwa dari sisi ketersediaan material, tidak ada kendala berarti yang dapat menghambat jalannya proyek.
“Ketersediaan material tidak menjadi masalah, tetapi kita harus fokus menyelesaikan kendala administrasi dan lahan agar proyek dapat selesai sesuai target,” jelasnya.
Selain pembahasan teknis, rapat ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Dinas PUPR untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang baik. Komisi C berjanji akan terus mengawal proses ini hingga akhir tahun, agar aspirasi masyarakat terkait pembangunan dapat terpenuhi.
“Kami di Komisi C siap berkolaborasi dengan Dinas PUPR untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan proyek berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Alfin berharap proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan bisa diselesaikan tepat waktu meskipun menghadapi sejumlah kendala. Ia meminta agar setiap masalah dapat dibahas secara terbuka antara Komisi C dan Dinas PUPR, sehingga solusi yang tepat bisa segera diambil.
“Waktu yang tersisa sangat sempit, jadi mari kita selesaikan bersama. Kami berharap proyek-proyek bisa selesai sesuai target dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Bontang,” tutupnya.
