Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Pekanbaru – Sejumlah rumah sakit (RS) di Riau belum mendapat pembayaran klaim penanganan Covid-19 yang melalui BPJS Kesehatan bahkan besarannya hingga hampir mencapai Rp1 triliun.
Beberapa RS di Riau sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu membayarkan klaim penanganan Covid-19. Dimana total penagihan tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun untuk tahun 2020 dan 2021 ini.
“Tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di Riau mencapai hampir Rp1 triliun,” ungkap Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Riau, dr. Nuzelly Husnedi melalui siaran pers kepada redaksi ini, Kamis (8/7/2021)
Namun demikian, ia belum memperoleh berapa rincian tunggakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada masing-masing rumah sakit di Riau yang menangani Covid-19.
Disamping itu, pihaknya telah mengirim surat kepada Menteri Kesehatan terkait tunggakan tersebut. Namun dalam surat tersebut tunggakan yang disampaikan hanya untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp593 miliar.
Pada sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan bahwa dirinya sangat berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan klaim BPJS kesehatan RS di Riau yang menangani pasien Covid-19.
“Jika tadi diberi kesempatan bicara, kami akan menanyakan terkait klaim rumah sakit yang seharusnya segera dibayar,” kata Syamsuar usai mengikuti rapat koordinasi terbatas (Rakortas) evaluasi pelaksanaan PPKM mikro diperketat yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (7/7/2021).
Menurutnya, penyelesaian terkait klaim rumah sakit ini harus menjadi prioritas karena ini berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit.
Pasalnya dalam rapat virtual tersebut turut hadir Menteri Keuangan sehingga bisa menjadi momen yang pas untuk membahas persoalan ini.
“Itu nomor satu yang harus menjadi prioritas. Tapi saya tidak bisa ngomong karena tak diberi kesempatan bicara. Padahal tadi Menteri Keuangan hadir dalam rapat virtual. Karena sekarang rumah sakit membutuhkan itu (pembayaran klaim BPJS di RS),” jelasnya.
Dalam rakortas itu, Syamsuar mengaku Menteri Keuangan yang hadir dalam rapat memang sudah menyampaikan, bahwa masalah klaim ini segera diselesaikan. Namun belum ada kepastian kapan akan diselesaikan.
“Tadi klaim yang disampaikan Ibu (Menteri Keuangan) akan diselesaikan. Tapi kita belum tahu kapan akan diselesaikan,” ujarnya.
Pada Selasa (6/7/2021), Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi juga menyebutkan sejumlah rumah sakit di Pekanbaru belum menerima pembayaran tagihan penanganan Covid-19.
“Keluhan kami, klaim kepada BPJS untuk tagihan penanganan Covid-19 belum cair. Menurut laporan Dinas Kesehatan Pekanbaru, bahkan ada dari tahun 2020 belum dibayar,” kata Ayat kepada awak media.
Kata dia, misalnya tunggakan untuk tagihan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Ia berharap semoga segera dibayar tunggakan tersebut.
“Lumayan sekali ya, di RSD Madani saja ada Rp18 Miliar, sedangkan ada 21 rumah sakit lain, sudah berapa. Mudah-mudahan segera ya,” pungkasnya.
