Insitekaltim, Samarinda – Dalam rangkaian reses masa sidang, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergerak mendengarkan langsung keluhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Hal ini juga dilakukan oleh Sulasih, wakil rakyat dari Dapil Berau yang menyerap aspirasi di 13 titik di Kabupaten Kutai Timur.
Sulasih menemui masyarakat di berbagai wilayah, antara lain Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Wahau dan Kongbeng. Salah satu keluhan yang banyak disampaikan adalah terkait pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Untuk yang disampaikan dari kalangan ibu-ibu, mereka berharap UMKM bisa lebih mandiri dan membantu menambah perekonomian keluarga,” ujar Sulasih pada Kamis (14/11/2024).
Usulan ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat, khususnya perempuan, untuk mendapatkan dukungan agar UMKM di daerah bisa berkembang lebih pesat dan mandiri.
Selain UMKM, infrastruktur tetap menjadi isu utama di daerah. Di Kecamatan Rantau Pulung, warga mengeluhkan buruknya kondisi jalan yang mengganggu mobilitas dan aktivitas sehari-hari.
“Selama saya reses, keluhan soal infrastruktur jalan ini sangat mendominasi. Rata-rata masyarakat menginginkan perhatian lebih di sektor ini,” ungkap Sulasih.
Tidak hanya jalan, penerangan di daerah pedalaman juga menjadi kebutuhan mendesak yang disuarakan warga. Beberapa wilayah masih minim lampu jalan, sehingga masyarakat meminta percepatan dalam pemenuhan fasilitas tersebut.
Masalah lain yang menjadi perhatian serius adalah status administratif salah satu desa di Kecamatan Bengalon. Menurut Sulasih, desa tersebut telah 15 tahun menunggu definitif tetapi hingga kini belum terwujud.
“Masyarakat di kilometer 102 wilayah Bengalon berharap desa tersebut bisa segera didefinitifkan. Ini menjadi catatan penting yang akan saya bawa ke DPRD,” ujarnya.
Sulasih menegaskan bahwa semua aspirasi yang ia terima selama reses akan menjadi bahan diskusi dan perjuangan di tingkat DPRD Kaltim. Dari persoalan infrastruktur hingga pengembangan UMKM, ia berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Kutai Timur.
Dengan reses ini, diharapkan ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun DPRD untuk menjawab berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, sehingga pembangunan di wilayah-wilayah pedalaman Kaltim bisa lebih merata dan berkeadilan.
