Insitekaltim, Samarinda – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Samarinda untuk sementara tidak dapat berjalan akibat efisiensi anggaran.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Riska Wahyuningsih mengatakan, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda pada 2026 hanya berada di kisaran Rp10 miliar setelah mengalami pemangkasan.
Menurut Riska, penghentian layanan KB gratis cukup disayangkan lantaran program tersebut mendapat respons tinggi dari masyarakat, khususnya warga dengan keterbatasan ekonomi.
“Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” ujar Riska, Selasa, 18 Agustus 2026.
Sebelumnya, layanan KB gratis tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Program itu ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan KB tanpa harus terbebani biaya.
Selain pelayanan KB, peserta dari wilayah yang cukup jauh juga sebelumnya mendapat bantuan biaya perjalanan untuk mendukung akses terhadap layanan tersebut.
Riska menilai posisi DP2KB cukup strategis karena tugasnya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan KB. Dinas tersebut juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, hingga mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting di Samarinda.
Di tengah keterbatasan anggaran, DP2KB disebut telah berupaya mencari alternatif pembiayaan dengan menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun organisasi profesi.
Namun, Riska menilai pola tersebut belum bisa menjadi solusi utama dalam jangka panjang. Sebab, kebutuhan CSR dari perusahaan juga harus dibagi untuk berbagai sektor dan organisasi perangkat daerah lainnya.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi, kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” katanya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda berencana ikut memberikan dukungan agar program-program prioritas DP2KB tetap dapat berjalan.
Riska menyebut pihaknya akan mengalokasikan sebagian pokok-pokok pikiran DPRD untuk membantu mendukung program DP2KB pada periode mendatang.
“Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” pungkasnya.
