Insitekaltim,Tarakan – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu komunitas atau merek tertentu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal dan merek, pada Senin (10/04/2023).
Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Sofyan berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak atas kekayaan intelektual.
Ia juga berharap masyarakat dapat lebih memperhatikan aspek hukum dalam melindungi kekayaan intelektual, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang merugikan suatu komunitas atau pemilik merek.
Dalam Kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim menghadirkan beberapa narasumber ahli di bidang kekayaan intelektual. Yakni Pemeriksa Merek Ahli Madya Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Gerda Netty Octavia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Arsiparis Ahli Muda pada Seksi Inventarisasi Hastuti, serta dua narasumber berasal dari Pemerintah Kota Tarakan yaitu Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kota Tarakan Abdul Salam dan Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Murliadi Palham.
Para narasumber tersebut memberikan penjelasan mengenai pentingnya melindungi hak atas kekayaan intelektual dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Selain itu, narasumber juga memaparkan contoh-contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sering terjadi di masyarakat.
Membahas kekayaan intelektual secara personal, Gerda Netty Octavia menyampaikan bahwa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Membahas mengenai inventarisasi, Hastuti narasumber lainnya memaparkan materi dengan judul “Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal”.
“Kekayaan intelektual komunal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa,” jelas Hastuti.
Sementara Dulyono menyampaikan dalam paparannya bahwa kekayaan intelektual (KI) adalah hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia serta hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual.
“Aset KI dapat mendongkrak perekonomian suatu negara, tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang dapat habis di kemudian hari. Suatu bangsa apabila memiliki kekayaan intelektual yang tinggi, maka dipastikan negara tersebut memiliki aset kekayaan devisa yang tinggi pula,” sebut Dulyono dalam paparannya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan, seperti pengusaha, pelaku usaha, masyarakat umum, serta dinas terkait. Para peserta sangat antusias mengikuti acara ini, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang terjadi dari pelaku usaha seni dan makanan.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada stakeholder terkait dan masyarakat (pelaku usaha, kelompok kesenian dan kebudayaan/pegiat seni) tentang pentingnya pemanfaatan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal sebagai suatu bentuk pelindungan dan kepastian hukum demi melestarikan warisan budaya tradisional di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku UMKM di Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus memberikan pelindungan dan kepastian hukum dalam upaya peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM guna peningkatan perekonomian di Indonesia khususnya para pelaku usaha.
