Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempercepat upaya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penambahan sekitar 15 ribu hektare lahan sawah hingga akhir 2026.
Target tersebut menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, Bulog, TNI, dan instansi terkait.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, rapat koordinasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali menunjukkan adanya peningkatan capaian produksi pangan di Kaltim.
“Sudah tiga kali kita melaksanakan rakor dan ada peningkatan jumlah produksi pangan. Saat ini capaiannya sudah sekitar 60 persen dan kita ingin pada akhir tahun 2026 bisa mencapai 100 persen,” ujarnya di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin, 6 Juli 2026.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama karena berkaitan erat dengan kebijakan dan dukungan dari Kementerian Pertanian.
Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melakukan revitalisasi serta menghitung kembali potensi lahan yang dapat dikembangkan.
Hasil pendataan tersebut nantinya disampaikan kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim untuk kemudian dibawa ke Kementerian Pertanian. Seno menyebut, pada akhir Juli mendatang pemerintah provinsi dijadwalkan memaparkan rencana kerja swasembada pangan di hadapan Menteri Pertanian.
“Beberapa minggu ke depan akan kita sampaikan ke Kementerian Pertanian karena akhir Juli sudah ditunggu Menteri Pertanian terkait rencana kerja sampai akhir tahun 2026. Ini sangat penting,” ungkapnya.
Ia menjelaskan saat ini luas lahan sawah yang tersedia mencapai sekitar 31 ribu hektare dari kebutuhan sekitar 46 ribu hektare. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan penambahan melalui program cetak sawah seluas 2.300 hektare, disusul program cetak sawah sekitar 20 ribu hektare pada 2027.
“Dengan berbagai program itu, sampai akhir 2026 diperkirakan ada tambahan sekitar 12 ribu hektare lahan sawah di Kaltim,” jelasnya.
Penambahan lahan tersebut akan difokuskan di sejumlah daerah yang memiliki potensi besar, yakni Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat dan Paser.
Selain membuka lahan baru, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai lahan pertanian produktif. Seno mengaku konsep tersebut telah memiliki contoh yang dinilai berhasil di kawasan Loa Bakung dan akan dijadikan model untuk diterapkan di wilayah lain.
“Kita perlu ada pemanfaatan lahan bekas tambang karena sudah ada contohnya di Loa Bakung. Ini akan kita gunakan sebagai model supaya nanti lahan-lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dukungan bagi petani, Seno menyampaikan pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pemberian bantuan secara langsung. Sebagian besar bantuan, terutama alat dan mesin pertanian, bersumber dari pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan usulan dari kelompok tani agar dapat diajukan ke Kementerian Pertanian dalam waktu dekat.
“Masih banyak bantuan yang bisa diberikan oleh kementerian. Dalam waktu satu bulan ini kabupaten dan kota harus segera menyiapkan usulan dari kelompok tani agar bisa segera disampaikan ke Menteri Pertanian, termasuk bantuan peralatan yang nantinya akan turun ke daerah,” pungkasnya.
