Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih melakukan verifikasi terhadap data sekitar 21 ribu rumah yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepastian anggaran untuk penanganannya juga belum ditetapkan karena Pemkot masih mengevaluasi kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan data RTLH yang dihimpun Pemkot akan disatukan dengan data desil dari Dinas Sosial. Penyatuan tersebut dilakukan untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan tingkat prioritas yang telah ditetapkan.
“Yang jelas datanya sudah valid, nah itu bisa nanti ke program nasional, ada program provinsi yang bisa kita kolaborasikan,” ujar Neneng saat ditemui di Arutalla Bapperida Kota Samarinda, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), kebutuhan penanganan RTLH diperkirakan sekitar Rp30 juta untuk setiap rumah. Namun, angka 21 ribu rumah tersebut belum menjadi jumlah penerima bantuan yang final karena masih harus melalui proses verifikasi.
Neneng menyebut pemkot berupaya meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Salah satunya dengan memanfaatkan kanal laporan masyarakat sebagai sumber data awal, kemudian mencocokkannya dengan data Dinas Sosial.
Setelah data terverifikasi, pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk menentukan masyarakat yang masuk dalam prioritas penerima bantuan.
“Semua boleh daftar, tapi kan harus ada penyaringan. Nanti langsung ter-ranking itu, yang desil satu ya desil satu paling atas. Supaya tidak ada nyelip-nyelip. Yang mana yang berhak lebih dahulu, ya itu kita prioritaskan,” jelasnya.
Menurut Neneng, keterbatasan APBD tidak berarti penanganan RTLH akan dihentikan. Pemkot masih mencari sumber pendanaan lain melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun program pemerintah pusat.
Sementara itu, pemkot juga masih menunggu kepastian bantuan untuk 250 rumah yang diproyeksikan terealisasi pada 2027. Bantuan tersebut masih menunggu konfirmasi terkait waktu masuknya dana ke Pemkot Samarinda.
Untuk anggaran perubahan, Neneng belum dapat memastikan apakah akan terdapat penambahan alokasi untuk penanganan RTLH. Menurutnya, kondisi tersebut masih dalam evaluasi di tingkat provinsi, terlebih setelah adanya penurunan APBD Kota Samarinda.
“Yang ada ini dulu coba kita jalankan. Kan sudah dengar kemarin turun APBD kita. Ya itu kenyataan yang harus kita hadapi,” pungkasnya.
