Insitekaltim, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya menjaga stabilitas Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) demi keberlanjutan pembangunan Kaltim. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Komisi XII DPR RI di Harum Resort Balikpapan, Rabu, 26 November 2025.
Dalam forum dialog terbuka itu, Gubernur Harum memanfaatkan kesempatan untuk menyuarakan keresahan masyarakat Kaltim terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026. Pemotongan tersebut disebut dapat mencapai 73 persen, termasuk bagi pemerintah kabupaten dan kota.
“APBD itu ibarat dua kaki pemerintah daerah—PAD dan TKD. Kalau salah satu kaki dipotong, otomatis jalannya pincang. Kalau mau kita berlari kencang, TKD jangan dipangkas. Justru harus ditambah,” tegas Gubernur Harum, yang disambut tepuk tangan puluhan anggota Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur.
Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur hadir menyampaikan aspirasi soal ketimpangan pembangunan, khususnya antara wilayah perkotaan dan kawasan perbatasan. Mereka menilai pemotongan DBH dan TKD akan memperlebar kesenjangan yang selama ini masih dirasakan masyarakat.
Gubernur Harum menekankan, eksploitasi sumber daya alam Kaltim harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Salah satu instrumennya adalah DBH, yang menurutnya tidak semestinya dikurangi.
“Jangan sampai masyarakat daerah hanya merasakan dampak lingkungan, tetapi tidak mendapatkan dampak fiskal yang memadai,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim–Kaltara (LPADKT-KU) Vendi Meru mengingatkan pemerintah pusat bahwa kontribusi Kaltim bagi negara sudah berlangsung puluhan tahun.
“Ratusan triliun rupiah setiap tahun dikirimkan ke pusat. Tapi kami di daerah hanya dapat debunya saja,” ucap Vendi menyindir.
Menanggapi sejumlah aspirasi tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Kaltim yang hadir langsung menyampaikan unek-unek mereka.
“Kami sangat bangga bisa menerima masukan langsung dari masyarakat. Padahal pertemuan ini tidak ada dalam agenda resmi,” ujar Bambang.
Dirinya juga membuka ruang dialog lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta.
“Kami sangat terbuka. Minimal awal tahun depan kita bisa gelar RDP. Silakan buat surat resminya, nanti kita carikan solusi terbaik,” jelasnya.
Pertemuan turut dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum dan Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin.
