Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau dan fenomena El Nino.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kaltim Arief Murdiyatno mengatakan, pemantauan titik panas atau hotspot terus dilakukan melalui data Sistem Monitoring Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).
Dalam beberapa hari terakhir terpantau hotspot dengan tingkat risiko mulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Namun, titik dengan kategori tinggi disebut hanya ditemukan di satu hingga dua lokasi.
“Hotspot itu belum tentu ada kejadian. Makanya ketika muncul di aplikasi Sipongi, harus dilakukan verifikasi lapangan dulu,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, pengendalian karhutla khususnya di sektor perkebunan dilakukan melalui tiga unsur utama. Ketiganya yakni brigade pengendalian karhutla, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), serta satuan tugas (satgas) yang dibentuk perusahaan perkebunan besar swasta (PBS).
Arief menyebut, setiap perusahaan dapat memiliki dua satgas dengan masing-masing beranggotakan sekitar 15 personel. Seluruh unsur tersebut dikerahkan untuk melakukan pemantauan, verifikasi hingga penanggulangan apabila ditemukan kebakaran.
“Intinya kalau sudah di lapangan kita kolaborasi. Mana yang sempat, mana yang paling dekat. Tidak harus kita bilang itu bukan wilayah saya. Siapa pun yang terdekat dengan kejadian, kita saling support,” ujarnya.
Ia menegaskan, titik panas yang berada di luar wilayah konsesi perkebunan tetap menjadi perhatian. Hal itu untuk mengantisipasi api merembet masuk ke kawasan perkebunan.
Sementara untuk data luasan lahan yang terbakar, Arief mengatakan seluruh informasi dikumpulkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Data tersebut mencakup kebakaran di kawasan kehutanan, perkebunan maupun lahan masyarakat. Setiap sektor juga diwajibkan menyampaikan perkembangan data secara berkala.
“Setiap jam tujuh malam kita pasti setor data ke mereka. Jadi satu pintu di Pusdalops BPBD,” jelasnya.
Dalam pemantauan terbaru, hotspot terbanyak di Kaltim disebut berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Berau. Namun, Arief kembali mengingatkan bahwa data satelit tersebut masih membutuhkan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran.
Pengendalian juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan kepolisian, TNI, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Pertemuan koordinasi dilakukan secara berkala, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.
Arief menambahkan, apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam kebakaran, penanganan terkait sanksi menjadi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.
