Reporter: Hilda – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK tegaskan pembangunan infrastruktur di pedalaman Kaltim masih luput dari perhatian pemerintah. Perihal ini ia sampaikan tatkala disambangi awak media usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi dengan agenda HUT Kaltim ke-63 di Gedung Paripurna, Rabu (8/1/2020).
Menurutnya, masyarakat pedalaman merasa belum merdeka karena mereka tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat perkotaan. Selain itu, penetapan ibu kota negara (IKN) di Kaltim harusnya tidak sekadar menjadi simbol pemindahan dan membangun kawasan di sekitarnya, tapi menyeluruh ke pedalaman Kaltim.
“Saya bukannya tidak setuju membangun tol dan macam-macamnya. Saya setuju, siapkan uangnya. Tapi komitmen pemerintah pusat untuk pemindahan ibukota bukan sekadar simbol saja atau hanya membangun sekitar IKN saja, tapi seluruh kaltim,” terang anggota fraksi Golkar ini.
Dikatakan Makmur, pembangunan harus melihat keinginan masyarakat yang selama ini sulit dihubungkan. Yakni pedalaman Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, dan Kutai Timur yang tidak merasakan pemerataan infrastruktur.
“Kita harus perhatikan infrastruktur masyarakat yang belum terhubungkan. Orang di pedalaman pasti bicara tentang konektivitas. Tentang infrastruktur kita seperti listrik, jalan, dan air bersih,” jelasnya.
Ia turut memberikan contoh bagaimana bendungan yang pengerjaannya memakan dana Rp500 miliar justru menjadi penghambat masyarakat.
“Saya kemaren bertanya di sekitar bendungan. Ternyata manfaatnya belum terasa, bahkan mereka merasa kesulitan bagaimana mengairi sawahnya dan bagaimana membuka lahannya,” ungkap mantan Bupati Berau ini.
Bagi Makmur, pemerintah harus memerhatikan apa yang harus dibangun dan mana yang harus diutamakan.
