Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Jakarta – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk merespon cepat terkait penanganan kasus Covid-19.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4 melalui tayangan akun youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021.
Jokowi menyebutkan pemerintah mulai melakukan pengawasan secara ketat untuk perkembangan kasus positif Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali.
“Pergeseran lonjakan kasus positif Covid-19 dari Jawa-Bali menuju ke luar,” ungkap Jokowi.
Menurutnya, ada lima provinsi yang memiliki angka kasus positif cukup tinggi, yakni Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar), dan Riau.
“Tapi saya lihat dua hari kemarin, Kaltim dan Papua sudah mulai turun,” ucapnya.
Meskipun demikian, Jokowi meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk merespon cepat terhadap kasus Covid-19 di wilayahnya.
Dikemukakannya pemerintah daerah perlu melakukan penurunan index mobilitas masyarakat. Pembatasan mobilitas sangat penting untuk menekan penyebaran Covid-19 minimal selama dua minggu.
Ia meminta kepada TNI/Polri untuk melakukan testing dan tracing.
“Segera temukan siapa saja yang memiliki positif Covid-19,” ujarnya.
Selain itu pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri (isoman) yang terpusat. Minimal ada satu atau dua tempat isoman yang terpusat.
“Tempat pusat isoman bisa menggunakan gedung sekolah, gedung olahraga dan balai. Hal itu seperti yang dilakukan di Pulau Jawa menggunakan gedung sekolah sebagai tempat isoman,” terangnya.
Jokowi meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat membantu. Selain itu, meminta pemerintah untuk melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menangani pasien.
“Penanganan Covid-19 bisa melalui telemedicine untuk mengurangi angka kematian,” tuturnya.
Lanjut Jokowi tidak kalah pentingnya, kunci terakhir terletak pada kecepatan vaksinasi.
Ia mengingatkan jangan sampai ada penyetokan vaksin atau pemberian vaksin setelah satu hingga dua hari datang vaksin.
“Kalau ada vaksin datang langsung disuntikkan kepada masyarakat, lalu jika sudah habis langsung minta ke pusat,” pungkasnya.
