Insitekaltim, Samarinda – Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) Fachmi Rozano menilai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kaltim belum menunjukkan perkembangan signifikan, meski seluruh perangkat daerah telah ikut menerapkannya.
Fachmi menegaskan perlunya penguatan perencanaan pembangunan yang responsif gender untuk menekan ketimpangan yang masih terjadi antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor.
“Kalau kita lihat dari indeksnya, perkembangan PUG masih cukup rendah. Semua perangkat sebenarnya sudah berpartisipasi, namun pelaksanaannya belum maksimal,” ujarnya Rabu, 3 Desember 2025.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Kaltim masih menghadapi tantangan pada sejumlah aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Fachmi juga menyoroti menurunnya keterwakilan perempuan di legislatif yang sebelumnya berjumlah 11 orang kini hanya 8 orang. Angka tersebut jauh dari amanat undang-undang yang mensyaratkan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dalam politik.
“Keterlibatan perempuan di sektor formal masih rendah, begitu juga dalam pengambilan keputusan. Ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua,” tegasnya.
Fachmi menekankan pembangunan tidak akan optimal apabila kebutuhan perempuan tidak diperhitungkan sejak awal perencanaan. Ia mencontohkan kondisi darurat seperti bencana, di mana kebutuhan dasar perempuan sering terabaikan, mulai dari pembalut hingga fasilitas sanitasi yang layak.
“Perencanaan pembangunan harus responsif gender. Dalam kondisi bencana pun, kebutuhan perempuan sering tidak terlihat,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan di tingkat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyusunan kebijakan di tingkat provinsi.
Ia menyebut masih banyak desa yang belum memberi ruang partisipatif bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.
“Kami berharap perangkat daerah memaksimalkan ruang partisipasi perempuan agar mereka dapat turut menentukan arah pembangunan,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Fachmi berharap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim berikutnya dapat mengintegrasikan isu gender ke dalam setiap program pemerintah.
“RPJMD berikutnya harus lebih responsif gender. Perempuan harus terlibat dan merasakan manfaat pembangunan secara langsung, karena SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045 juga mencakup perempuan,” pungkasnya.
