Insitekaltim, Samarinda – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo menilai kenaikan harga Pertamax di tengah melemahnya daya beli masyarakat menjadi pukulan berat, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap yang saat ini menghadapi kenaikan berbagai kebutuhan hidup.
“Sebetulnya itu pukulan berat buat masyarakat yang daya belinya sedang turun,” ujarnya di Samarinda, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menyebut dampak paling nyata dari kenaikan harga Pertamax adalah peralihan konsumsi masyarakat ke Pertalite. Ketika kemampuan membeli BBM nonsubsidi menurun, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih murah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menambah persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini masih belum tepat sasaran. Ia menyoroti masih banyak kendaraan berkapasitas mesin besar yang menggunakan Pertalite sehingga kuota BBM subsidi menjadi lebih cepat habis.
“Yang kita khawatirkan itu kalau tiba-tiba dalam jangka panjang Pertalite dihapus, sementara kondisi ekonomi masih stagnan. Tentu ini menjadi beban berat lagi bagi masyarakat,” tuturnya.
Pengamat ekonomi itu menjelaskan kelompok masyarakat berpenghasilan tetap menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Sebab, pendapatan mereka tidak mengalami kenaikan, sementara biaya hidup terus bertambah.
“Bayangkan penghasilannya tetap, tapi ada konsumsi harga-harga yang terus naik. Minyak goreng naik, BBM naik, BPJS naik, sementara ekonomi masih belum tumbuh dengan baik. Jadi pasti pukulan berat,” tegasnya.
Selain kenaikan harga BBM, Purwadi mengungkapkan masyarakat juga masih menghadapi tekanan lain seperti nilai tukar rupiah yang belum stabil dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan manfaat dari kenaikan harga Pertamax kepada masyarakat.
Ia berpendapat penerimaan yang diperoleh dari kebijakan tersebut harus disampaikan secara transparan, termasuk penggunaannya untuk program yang langsung dirasakan masyarakat.
“Dari hasil kenaikan Pertamax itu terkumpul uang sekian, harusnya disampaikan. Misalnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk subsidi kesehatan, subsidi listrik, subsidi air bersih atau pembangunan jalan. Jadi masyarakat tahu manfaatnya,” pungkasnya.
