Insitekaltim, Samarinda – Kesiapan sistem drainase menjadi salah satu faktor penting untuk mengantisipasi banjir di Samarinda saat musim hujan. Pembersihan sedimentasi melalui program Hantu Banyu terus dilakukan, sementara sejumlah persoalan, mulai dari elevasi jalan hingga kebutuhan tambahan lahan untuk polder, masih perlu ditangani.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pembenahan drainase harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, saluran yang sudah dibersihkan tidak akan berfungsi optimal apabila masih ada hambatan di bagian lain.
“Dari hulu ke hilir itu harus jalan. Tidak boleh hanya salah satu, terjadi hambatan di tengah nanti,” kata Marnabas di Samarinda, Minggu, 11 Oktober 2026.
Kegiatan Hantu Banyu terus berjalan untuk mengangkat sedimentasi yang mengendap di parit. Pekerjaan tersebut mencakup sejumlah ruas, di antaranya Jalan Kehewanan, Jalan Bakti, Jalan Merdeka, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Gerilya hingga Jalan Damanhuri.
Meski pemeliharaan terus dilakukan, persoalan aliran air di kawasan Damanhuri masih menjadi perhatian. Marnabas menyebut posisi jalan yang lebih tinggi daripada permukiman warga memengaruhi aliran air. Kondisi tersebut masih dibahas bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menentukan penanganannya.
“Di Damanhuri ini ada persoalan karena jalannya agak tinggi. Jalan lebih tinggi daripada warga di situ, berpengaruh juga terhadap aliran air,” ujarnya.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan ialah mencari tambahan lahan di kawasan Damanhuri untuk pembangunan polder atau kolam penampungan air. Namun, rencana tersebut masih dalam pembahasan internal.
Selain memperbaiki saluran, kesiapan polder juga menjadi perhatian. Marnabas mengatakan Polder Air Hitam sebelumnya dipenuhi sedimentasi sehingga pembersihannya telah diperintahkan saat musim kemarau.
Menurutnya, polder harus memiliki kapasitas tampung yang memadai ketika hujan turun. Sedimentasi yang dibiarkan menumpuk dapat mengurangi ruang tampung air, sehingga fungsi polder sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir tidak optimal.
“Polder itu fungsinya menampung air. Jangan sampai ketika kemarau polder justru penuh dengan sedimentasi. Kalau hujan datang, air mau masuk ke mana?” katanya.
Marnabas menegaskan, pemeliharaan drainase tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian anggaran akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Namun, kesiapan menghadapi hujan tidak hanya bergantung pada pengerukan sedimentasi. Pemerintah juga perlu memastikan aliran air tidak terhambat dan persoalan teknis di titik-titik rawan dapat diselesaikan.
