Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengungkap fakta bahwa mulai tahun anggaran 2026, seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri di Samarinda tidak lagi menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Kondisi ini praktis memukul operasional lembaga dan kesejahteraan para tenaga pendidik di 17 sekolah TK negeri yang tersebar di Kota Tepian.
Pincangnya postur anggaran operasional ini usai melakukan pembedahan usulan program bersama jajaran bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK.
“Usulan yang terkhusus dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD itu masalah Bosda. Jadi per tahun 2026 ini guru-guru dari 17 sekolah negeri, TK negeri yang ada di Kota Samarinda itu tidak ada bantuan dana operasional daerahnya. Yang terkucur hanya dari Bosnas-nya. Nah, itu tadi yang diusulkan,” ujar Novan, Senin, 6 Juli 2026.
Hilangnya intervensi anggaran dari pemerintah daerah dinilai menjadi langkah mundur di tengah kampanye peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Hanya mengandalkan Bosnas yang memiliki regulasi penggunaan ketat dari pusat membuat ruang gerak sekolah dalam membiayai kebutuhan lokal dan honorarium guru non-ASN menjadi sangat terbatas.
Komisi IV menegaskan, pembenahan di sektor hilir pendidikan ini tidak boleh ditunda mengingat beban kerja guru TK negeri berbanding terbalik dengan jaminan kesejahteraan yang mereka terima di tahun ini.
“Terlepas dari kegiatan yang lain, pembenahan-pembenahan yang di sekolah-sekolah TK negeri saja yang diinikan. Ini krusial karena menyangkut operasional dasar,” tegasnya.
