Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruas jalan nasional yang menghubungkan Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), hingga Mahakam Ulu (Mahulu), Jumat 20 Juni 2025. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat yang selama ini menghadapi kondisi jalan yang rusak di sejumlah titik jalur tersebut.
“Hari ini kita akan lihat langsung kondisi jalan dari Samarinda ke Kubar,” ujar Gubernur sesaat sebelum keberangkatan dari Rumah Jabatan Gubernur. Peninjauan ini menjadi langkah nyata dalam menindaklanjuti aspirasi warga, terutama dari wilayah Kukar, Kubar, dan Mahulu, yang mendambakan akses jalan yang layak dan nyaman.
Menurut Gubernur, kondisi jalan yang baik bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar rakyat. Oleh sebab itu, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan jalur ini ke pemerintah pusat, mengingat status jalan tersebut sebagai jalan nasional, yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jalur Kukar-Kubar adalah jalan nasional. Maka dari itu, kami akan mengusulkan langsung kepada Kementerian PUPR agar ada percepatan perbaikan, baik untuk kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Jalan ini penting sebagai urat nadi perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya jalur tersebut sebagai alternatif akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyampaikan harapannya agar jalur Kukar-Kubar dapat menjadi pintu masuk ke IKN dari sisi barat. Untuk mendukung itu, ia mengusulkan pembangunan jalan tembus dari Resak, Kutai Barat menuju Sotek Penajam Paser Utara yang nantinya akan langsung terkoneksi ke kawasan inti IKN.
“Kalau ini terwujud, masyarakat dari wilayah barat bisa langsung ke IKN tanpa harus memutar jauh. Ini akan mempercepat mobilitas dan mendukung pengembangan wilayah sekitar,” tambahnya.
Peninjauan tersebut juga diikuti oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, istri Gubernur yang juga anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dari sisi teknis, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Runandar, menjelaskan bahwa sejumlah penanganan telah masuk dalam daftar kegiatan tahun 2025. Berdasarkan informasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, beberapa ruas jalan yang menjadi fokus pemeliharaan rutin adalah ruas Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun. Kota Bangun – Muara Leka – Muara Muntai. Muara Muntai – Nayan – Blusuh. Simpang Blusuh – Simpang 3 Damai – Barong Tongkok – Mentiwan. Barong Tongkok – Tering – batas Kabupaten Mahulu. Simpang Blusuh – batas Kalimantan Tengah
“Total anggaran yang telah dialokasikan untuk pemeliharaan rutin ini sebesar Rp41,5 miliar,” ujar Runandar.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat dana sebesar Rp314,4 miliar yang saat ini dalam kondisi terblokir. Jika dana tersebut dapat dicairkan, maka pemeliharaan jalan dapat lebih optimal dan menyentuh titik-titik kritis lainnya.
Sejumlah warga di wilayah pedalaman menyambut baik kunjungan ini. Mereka berharap langkah konkret segera dilakukan agar akses transportasi yang selama ini terganggu dapat kembali normal. Bagi masyarakat, jalan yang mulus tidak hanya memudahkan mobilitas, tapi juga meningkatkan ekonomi lokal, mempercepat distribusi barang, dan mendukung pendidikan serta layanan kesehatan.
Gubernur berjanji akan terus memantau perkembangan perbaikan jalan ini dan memastikan bahwa pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya di kawasan luar perkotaan yang masih tertinggal. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
