Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Demokrat–PPP menyoroti belum jelasnya pengaturan teknis Program Gratispol dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur. Dalam forum Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Kaltim yang digelar Senin 21 Juli 2025 Fraksi Demokrat–PPP menilai ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat–PPP Husin Djufri menyebut Program Gratispol sudah jadi bahan pembicaraan luas di tengah masyarakat, namun hingga kini belum ada kepastian siapa yang berhak menerima, cakupan biaya apa saja yang ditanggung, dan apakah program ini juga berlaku bagi mahasiswa yang sudah aktif di kampus.
“Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan Gratispol dengan program beasiswa sebelumnya. Bahkan mahasiswa yang sudah berjalan di semester lanjut pun belum tahu apakah ikut tercover atau tidak,” ujarnya di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim.
Gratispol merupakan bagian dari misi utama pembangunan Kalimantan Timur, yang mencita-citakan SDM unggul, sehat, sejahtera, dan religius. Program ini meliputi pembiayaan pendidikan dari jenjang SMA/SMK/SLB sesuai kewenangan provinsi, hingga S3 di dalam dan luar negeri. Namun, menurut Fraksi Demokrat–PPP, secara teknis semua itu belum tergambar dalam isi ranperda.
Di lapangan, kebingungan juga terjadi di awal tahun ajaran baru. Sejumlah orang tua mempertanyakan biaya seragam, buku, dan perlengkapan lainnya. Beberapa bahkan mengaku mendapat pungutan yang mengatasnamakan Gratispol.
“Kami menemukan laporan, ada pungutan padahal katanya semua gratis. Kalau memang gratis, harus tegas aturannya, jangan setengah-setengah,” lanjut Husin.
Selain itu, Fraksi Demokrat–PPP meminta agar ranperda ini tidak lepas dari sasaran utama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kaltim saat ini berada di posisi tujuh nasional untuk rata-rata lama sekolah, dan posisi lima dalam angka harapan lama sekolah serta partisipasi murni jenjang SMA. Dengan regulasi yang tepat, angka-angka itu bisa terus didorong naik.
“Ranperda ini bukan hanya soal administrasi. Harus jadi dasar hukum yang kokoh dan tahan terhadap perubahan kepemimpinan. Jangan sampai tiap ganti pemimpin, aturan berubah-ubah,” kata Husin.
Fraksi Demokrat–PPP menyerahkan tindak lanjut pembahasan kepada anggota fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus), dengan harapan seluruh muatan substansi, termasuk kejelasan teknis Gratispol, dibahas tuntas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.