Insitekaltim, Banjarmasin– Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan pers memiliki peran strategis dalam mengawal ketahanan pangan sebagai bagian dari kemandirian bangsa.
“Bukan hanya pers sebagai bagian pilar demokrasi sumber informasi, tapi dalam konteks yang lebih luas pers adalah penjaga memori kolektif bangsa,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menghadiri Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa” yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu 9 Februari 2025.
Menurutnya, tema ini menegaskan bahwa pers tak hanya berperan dalam mengabarkan. Melainkan juga mengawal kebijakan, membangun kesadaran masyarakat serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor-sektor vital, termasuk sektor pangan.
“Tanpa pers yang berkualitas, kebijakan pangan bisa kehilangan transparansi. Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi dan tanpa narasi yang kuat, kearifan pangan lokal bisa terkikis globalisasi,” tegasnya.
Ia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Beberapa langkah strategis antara lain melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi teknologi dan digitalisasi sistem pertanian, revitalisasi cadangan pangan strategis serta stabilisasi harga gabah dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Mari kita jaga pers yang independen, berkualitas, berintegritas dan mari kita jadikan pers sebagai kekuatan utama dalam memperjuangkan ketahanan pangan, memperkuat identitas budaya mengawal masa depan Indonesia,” serunya.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun menyampaikan, tema HPN tersebut sengaja diambil karena PWI adalah organisasi wartawan yang sejak awal berdirinya menyatakan sebagai organisasi merah putih, NKRI harga mati.
“Di tengah suasana revolusi kemerdekaan, para pendiri PWI rapat tidak memikirkan dirinya sendiri. Keputusan No. 1 Kongres PWI 9 Februari 1946 adalah wartawan berkewajiban menjaga kedaulatan bangsa. Di dalam tema kita tahun ini masalah kedaulatan ini juga ada benang merahnya, relevan,” jelasnya.
Ia menambahkan, PWI mengambil tema itu untuk menyatakan pers siap mengawal program yang ujungnya demi kesejahteranan dan kemakmuran rakyat.
