Insitekaltim, Samarinda – Efisiensi anggaran yang diterapkan pada 2026 berdampak pada sejumlah program pembangunan keluarga di Kota Samarinda. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan peningkatan ketahanan keluarga yang belum dapat dijalankan karena keterbatasan pendanaan.
Kondisi tersebut mendorong DPPKB mengajukan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 maupun dalam penyusunan APBD 2027. Usulan itu disampaikan menyusul evaluasi bersama Komisi IV DPRD Samarinda yang menilai pembangunan keluarga berkualitas memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.
Kepala DPPKB Kota Samarinda Deasy Evriyani mengatakan, saat ini instansinya tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan keluarga berencana, tetapi telah bertransformasi menjadi perangkat daerah yang menangani pembangunan keluarga berkualitas secara menyeluruh.
Program tersebut mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia.
“Sekarang DPPKB bukan hanya mengurus keluarga berencana, tetapi keluarga berkualitas. Sasaran kami mulai dari calon pengantin, ibu hamil, balita, remaja, dewasa sampai lansia sehingga pembangunan keluarga dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Deasy, Senin, 13 Juli 2026.
Sekitar 50 persen program kerja tahun 2026 telah terlaksana. Namun, sejumlah kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga belum dapat direalisasikan karena tidak tersedia alokasi anggaran.
“Masih ada beberapa kegiatan yang belum terdanai, terutama program peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Karena itu kami berharap ada dukungan melalui anggaran perubahan maupun APBD tahun 2027,” katanya.
Pembangunan keluarga berkualitas tidak dapat dicapai dalam waktu singkat sehingga membutuhkan program yang berkesinambungan.
“Membangun keluarga berkualitas bukan pekerjaan satu atau dua hari. Ini program jangka panjang sehingga kegiatan yang dilakukan juga harus terus berkelanjutan dan tepat sasaran,” tegasnya.
DPPKB mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat lima kelompok kegiatan, yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Selain itu, DPPKB juga menyiapkan pengembangan program Lansia Preneur, GenRe Preneur, dan Akseptor Preneur sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup sekaligus pendapatan keluarga, khususnya keluarga berisiko stunting.
“Program ini diarahkan agar keluarga tidak hanya memperoleh pembinaan, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan pendapatan sehingga mampu mempertahankan kesejahteraannya dan mencegah risiko stunting,” jelasnya.
Selain meminta tambahan anggaran, DPPKB meluncurkan inovasi digital SAPA Keluarga Berkualitas sebagai media konsultasi dan edukasi masyarakat.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai stunting, kesehatan reproduksi, konseling remaja, calon pengantin hingga pelayanan keluarga berencana secara daring.
“SAPA Keluarga Berkualitas menjadi solusi kami di tengah efisiensi anggaran. Masyarakat tetap bisa memperoleh informasi dan layanan mengenai stunting, konseling keluarga, calon pengantin hingga pelayanan KB melalui satu platform,” ujarnya.
Meski demikian, Deasy mengakui tantangan terbesar yang dihadapi DPPKB bukan semata keterbatasan anggaran, tetapi menjaga keberlangsungan para kader pembangunan keluarga yang menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.
Sebagian besar kader, seperti kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), DASHAT, dan Kampung Keluarga Berkualitas, belum memperoleh insentif tetap sehingga motivasi mereka harus dijaga melalui pelatihan, pembinaan, monitoring, evaluasi, hingga pemberian penghargaan.
“Kendala terbesar kami adalah menjaga semangat para kader. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki honor tetap sehingga pembinaan, peningkatan kapasitas, monitoring, dan pemberian penghargaan tetap harus dilakukan agar program di lapangan terus berjalan,” ungkapnya.
Ke depan, DPPKB juga akan memperkuat edukasi kepada generasi muda melalui Forum Generasi Berencana (GenRe) dengan fokus pada pencegahan seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perkawinan usia anak sebagai bagian dari persiapan menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.
Di sisi lain, pelayanan keluarga berencana akan diperluas melalui program jemput bola ke kawasan pinggiran serta delapan lokus stunting di Samarinda agar layanan kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
“Kami akan memperkuat pelayanan jemput bola ke wilayah pinggiran dan lokus stunting bersama perangkat daerah terkait agar pembangunan keluarga berkualitas benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Samarinda,” tutup Deasy.
