Insitekaltim,Bontang – Akibat proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp2,2 miliar oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang, trotoar di Jalan Piere Tendean Bontang rusak dan menelan korban. Dua warga Bontang Kuala (BK) baru-baru ini terperosok saat melintas di trotoar tersebut karena menghindari banjir rob.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Sementara DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengkritik dinas terkait atas kelalaian aspek keselamatan.
“Itu pentingnya dinas terkait memahami tentang keselamatan ketika mengerjakan sebuah proyek, apalagi di trotoar BK yang saat ini sudah sangat parah kondisinya,” tegas Andi Faizal usai Rapat Paripurna pada Kamis (22/8/2024).
Ketika jembatan kayu yang menjadi bagian dari trotoar tersebut dibongkar, seharusnya diberi rambu-rambu agar masyarakat tahu dan lebih berhati-hati ketika melintasi area trotoar yang berlubang.
“Ini adalah hal yang paling utama dalam mengerjakan proyek, salah satunya keselamatan dan pemberitahuan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Andi Faizal, kejadian serupa tidak boleh terulang lagi karena menyangkut nyawa masyarakat, penting intervensi dari pemerintah kota meski proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
“Kita lihat trotoar ini seharusnya sudah diintervensi oleh pemkot. Artinya walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat, tapi ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat BK,” jelasnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Bontang sering mengupayakan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk proyek-proyek yang mendesak.
“Kami di DPRD selalu mengintervensi pemkot untuk menggunakan dana APBD, berkomunikasi dengan kementerian supaya kita bisa menggunakan APBD di wilayah yang menjadi kewenangannya,” kata Andi Faizal.
Namun, pemerintah kota seringkali menolak penggunaan APBD dengan alasan dana akan menggunakan dana dari pusat.
“Tapi buktinya sampai sekarang itu tidak menjadi prioritas,” kritiknya.
Sebagai contoh pengaspalan Jalan Letjen R Suprapto, depan Rumah Sakit Amalia yang berhasil menggunakan dana APBD meskipun jalan tersebut awalnya merupakan jalan nasional.
“Ini yang sebenarnya kita harapkan, ketika ada sesuatu yang sudah mendesak untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, seharusnya kalau tidak ada kejelasan dari pusat, kita bisa koordinasi untuk mengambil alih,” tambahnya.
Andi Faizal meminta pemerintah lebih cepat dalam mengintervensi proyek-proyek yang mendesak demi keselamatan warga.
“Karena ini sudah menimbulkan korban, saya kira seharusnya pemerintah bisa mengintervensi ini lebih cepat,” pungkas Andi Faizal.