Insitekaltim, Jakarta – Legislator Kalimantan Timur, Abdul Giaz dan Abdurrahman Bolong, menghadiri Orientasi Nasional DPRD se-Indonesia yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa 29 Juli 2025.
Dalam forum itu, keduanya menekankan pentingnya pembaruan etika politik di tubuh DPRD agar tak hanya menjadi simbol representasi, tetapi benar-benar menjadi kekuatan perubahan di daerah.
Menurut Abdul Giaz, forum ini bukan sekadar pelatihan administratif, melainkan ruang konsolidasi pikiran bagi para wakil rakyat untuk menata ulang peran politiknya di tengah dinamika kebangsaan.
“Kita ini bukan hanya juru bicara partai. DPRD seharusnya jadi motor perubahan, berpikir strategis, bekerja untuk rakyat, dan mampu menjawab persoalan zaman,” kata Giaz.
Ia menyoroti stagnasi fungsi legislatif yang kerap terjebak pada rutinitas prosedural. Padahal, lanjutnya, fungsi DPRD mencakup pengawasan, pembentukan regulasi, dan penganggaran, yang semuanya harus berpijak pada keberpihakan kepada publik.
“Etika politik kita perlu disegarkan. Ini bukan soal sopan santun, tapi soal arah keberpihakan dan tanggung jawab sosial,” tegas Giaz.
Forum ini menghadirkan sejumlah pemikir kebijakan dan praktisi seperti Dr Soni Sumarsono dan Dr Budi Santosa, yang membahas penguatan peran DPRD dari sisi substansi, bukan sekadar seremonial jabatan. Materi yang dibawakan mencakup fungsi legislasi, dinamika pengawasan, hingga tata kelola pembangunan yang partisipatif.
Abdurrahman Bolong menyambut baik pendekatan forum ini yang lebih reflektif. Baginya, peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah keniscayaan jika ingin kualitas kebijakan publik daerah ikut tumbuh.
“Kapasitas pembuat kebijakan berbanding lurus dengan mutu pembangunan. Parlemen daerah harus responsif, bukan hanya reaktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, orientasi ini memperluas wawasan dan mempertemukan praktik-praktik baik dari DPRD lintas provinsi. Selain itu, momen seperti ini memberi kesempatan untuk menyelaraskan arah kerja antarwakil rakyat se-Indonesia.
Kehadiran Giaz dan Bolong dalam forum ini disebut sebagai bagian dari komitmen mereka membangun parlemen yang berintegritas. Keduanya sepakat bahwa modernisasi DPRD tak bisa hanya mengandalkan fasilitas, tetapi harus dimulai dari pembaruan cara berpikir dan cara bertindak.
“Kalau kita ingin rakyat percaya, mulailah dari cara kita bekerja terbuka, tulus, dan benar-benar memperjuangkan yang substantif,” tutup Giaz.
Forum nasional ini diikuti ratusan anggota DPRD dari berbagai provinsi, dengan agenda utama memperkuat fungsi kelembagaan parlemen lokal, serta membangun jaringan kolaboratif antarlegislator untuk menjawab tantangan zaman secara kolektif.
