Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kota Samarinda berencana memanggil Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk membahas persoalan pemadaman listrik bergilir dan gangguan pasokan air yang dirasakan masyarakat. Rencana tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan komisi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda Celni Pita Sari mengatakan, persoalan layanan dasar itu turut berdampak terhadap dirinya. Ia mengaku mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat pemadaman listrik yang berlangsung berulang kali.
“Rencananya kita juga akan melakukan hearing karena tidak cuma masyarakat yang terdampak, kita pun juga terdampak, bahkan rumah saya pribadi pun juga gensetnya akhirnya ikut rusak karena beberapa alat elektronik juga rusak karena pemadaman terus,” ujar Celni saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut Celni, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti agar DPRD dapat memperoleh penjelasan mengenai kondisi pelayanan listrik dan air yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut rencana pemanggilan PLN dan PDAM akan dibahas bersama komisi yang memiliki kewenangan melakukan rapat dengar pendapat atau hearing.
“Itu, jadi rencananya kita akan melakukan pemanggilan, baik itu PDAM dan juga PLN,” katanya.
Meski demikian, Celni belum memastikan jadwal pelaksanaan hearing. Penentuan waktu dan pelaksanaan pemanggilan harus dikoordinasikan dengan komisi terkait, mengingat setiap komisi memiliki kewenangan masing-masing dalam menindaklanjuti persoalan sesuai bidangnya.
“Nanti kita koordinasikan dengan komisi terkait,” ucapnya.
Celni menilai persoalan pemadaman listrik dan gangguan air tidak bisa dipandang sebagai ketidaknyamanan semata. Ketika listrik tidak tersedia secara berulang, masyarakat berpotensi menghadapi kerugian akibat terganggunya penggunaan peralatan elektronik. Sementara itu, gangguan pasokan air menambah beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga menyoroti kondisi ketika informasi mengenai pemadaman bergilir justru lebih banyak terdengar melalui pemberitaan media. Menurunya, situasi tersebut perlu mendapat penjelasan yang memadai agar masyarakat memahami kondisi pelayanan yang sedang berlangsung.
“Apalagi juga sekarang kan berita pemadaman bergilirnya sudah bukan PLN lagi yang berani bersuara, tetapi TVRI,” tuturnya.
Rencana hearing tersebut diharapkan menjadi ruang bagi DPRD untuk meminta penjelasan sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun, langkah itu masih menunggu koordinasi internal dengan komisi terkait.
“Persoalan pelayanan listrik dan air perlu mendapat perhatian karena dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Melalui pemanggilan PLN dan PDAM, kami harap dapat memperoleh gambaran mengenai persoalan yang terjadi serta langkah penanganan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Samarinda,” pungkasnya.
