Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global yang mulai dirasakan daerah.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dapat memicu persoalan sosial apabila tidak ditangani sejak dini.
Menurut Hasanuddin, fluktuasi nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Karena itu, DPRD mendorong Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) memperkuat koordinasi dengan asosiasi pengusaha untuk memitigasi dampak PHK.
“Kami di DPR menyoroti kenaikan angka PHK sebagai dampak pelemahan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Kami mengharapkan Pemprov segera mengoptimalkan Dinas Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha agar dampaknya tidak memicu kerawanan sosial baru,” ujarnya dalam Rapat Forkopimda di Samarinda belum lama ini.
DPRD menilai meningkatnya pengangguran berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban apabila tidak diantisipasi. Untuk itu, pemerintah didorong memperluas program padat karya, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK.
Selain persoalan ketenagakerjaan, DPRD juga menaruh perhatian terhadap stabilitas pangan dan energi. Hasanuddin meminta Pertamina Patra Niaga bersama perangkat daerah terkait memastikan pasokan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok tetap aman di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Kita harus mencegah terjadinya kelangkaan di tingkat akar rumput yang bisa memicu inflasi daerah,” tegasnya.
Kaltim, lanjutnya, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan harga. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat menjadi tekanan ekonomi yang harus segera direspons melalui langkah nyata pemerintah.
Pada sektor pertambangan, DPRD kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hasanuddin menegaskan program tersebut merupakan syarat penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
“RKAB tidak akan bisa terbit kalau perusahaan tidak melampirkan PPM. Perusahaan tambang harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, terutama di wilayah lingkar tambang,” tuturnya.
DPRD juga menyoroti masih adanya konflik lahan, kerusakan lingkungan, serta belum optimalnya pelaksanaan reklamasi pascatambang yang dinilai memerlukan pengawasan lebih ketat.
Tak hanya itu, DPRD memberikan perhatian serius terhadap keselamatan infrastruktur di sepanjang Alur Sungai Mahakam yang merupakan jalur logistik utama Kaltim. Hasanuddin menyebut sejak 2019 telah terjadi hampir 90 kali benturan tongkang terhadap pilar jembatan.
“Kami meminta KSOP dan Dinas Perhubungan memperketat pengawasan lalu lintas di kawasan tersebut, termasuk pengaturan zona tambat dan lego jangkar. Menurut kami, kalau ini terus terjadi, ada indikasi pembiaran atau kelalaian yang harus segera dihentikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, tingginya lalu lintas tongkang, keberadaan tambat kapal yang belum tertata, serta sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan Sungai Mahakam harus segera ditangani melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan aturan yang lebih tegas.
DPRD Kaltim akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan strategis tersebut. Ia menekankan tidak boleh ada kelambanan maupun kompromi terhadap pelanggaran, sementara seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
