Reporter: Asih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Balikpapan – Komisi IV DPRD Balikpapan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) di Ruang Rapat Komisi IV Kamis (20/5/2021).
RDP kali ini terkait evaluasi dan monitoring terhadap program-program OPD pra penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun anggaran 2021-2026.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa menyampaikan, sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, Dinkes masih sering terkendala anggaran. Selain itu, fasilitas kesehatan (Faskes) juga masih kurang. Hingga kini Balikpapan Timur dan Barat, bahkan belum memiliki faskes yang memadai.
“Untuk itu mau dievaluasi kerja puskesmasnya dulu, ada puskesmas yang mau ditingkatkan menjadi rumah sakit bagi yang sudah memungkinkan dari segi kesiapan dan lahan,” katanya.
Kemudian masalah evaluasi pandemi Covid-19 yang sudah menurun. Pihaknya mendorong dinas terkait agar memperhatikan para karyawan yang masuk usai liburan. Ia berharap, agar kasus Covid-19 di Balikpapan, tidak kembali menanjak.
“Selanjutnya fasilitas penunjang pelayanan masyarakat Publik Service Center(PSC) penyediaan mobil ambulan di beberapa tempat. PSC ini belum maksimal hanya memiliki tiga mobil saja. Kalau bisa PSC ini jadi program unggulan di Kota Balikpapan,” ungkapnya
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinkes Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan evaluasi kinerja pencapaian kesehatan selama lima tahun terakhir.
“Khususnya di tahun terakhir ini selama pandemi, kalau kesehatan ada Target RPJMD ke pemilihan wali kota. Jadi sejauh mana target-target itu tercapai, dan persiapan menyusun RPJMD lima tahun ke depan,” urainya.
Ia menambahkan dari lima tahun ke depan, ada program yang sudah masuk prioritas dari wali kota terpilih.
“Bantuan untuk BPJS kelas tiga, bantuan iuran, relokasi Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat, dan rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur,” tutup Andi Sri Juliarty.
