Insitekaltim, Jakarta – Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga menekankan pentingnya peran petugas pemasyarakatan dalam menjaga komunikasi yang efektif, terutama saat terjadi krisis di lingkup pemasyarakatan.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan, Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan, Bangun Citra, dan Reputasi Positif Pemasyarakatan yang diadakan di Jakarta, Rabu (6/9/2023)
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, serta 57 Kepala Unit Pelaksana (UPT) Teknis Pemasyarakatan percontohan dan tim humasnya. Selain itu, UPT Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia juga ikut dalam acara ini secara virtual.
Reynhard menjelaskan bahwa isu-isu krisis pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan dan memengaruhi citra serta reputasi lembaga tersebut. Meskipun telah ada upaya publikasi berita positif pemasyarakatan sebanyak 103.954 artikel selama tahun 2023, masih terdapat 2.478 berita negatif yang beredar di masyarakat.
“Kita tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial,” tutur Reynhard.
Reynhard memberikan apresiasi kepada semua jajaran pemasyarakatan yang telah berupaya mempublikasikan berita positif pemasyarakatan. Namun, ia juga menegaskan bahwa keberadaan berita negatif menuntut tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan komunikasi, terutama dalam situasi krisis.
Ia menyoroti dampak serius yang dapat dihasilkan dari situasi krisis, termasuk kerusakan harta benda, risiko pada keselamatan publik, dan kehilangan reputasi serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan menjadi sangat penting. Hal ini juga merupakan tindak lanjut pasca disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan di tahun 2022.
“Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis. Dimulai sejak pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun, dan selama tiga hari ke depan kita akan berlatih dan sharing knowledge,” tambahnya.
Reynhard menekankan perlunya deteksi dan mitigasi sejak pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun, dan jajaran pemasyarakatan akan berlatih dan berbagi pengetahuan selama tiga hari ke depan.
Selain itu, ia mengingatkan semua peserta untuk meningkatkan tata kelola koordinasi dan komunikasi, terutama dalam situasi krisis, serta berbagi pengetahuan dengan UPT Pemasyarakatan di wilayah yang sama.
Reynhard juga mengucapkan terima kasih kepada mitra mereka, Search for Common Ground, dan narasumber yang telah berkontribusi dalam acara tersebut. Dengan upaya bersama ini, Pemasyarakatan berharap dapat menjaga komunikasi yang efektif dan merestorasi kepercayaan publik.
