Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memperkuat pemenuhan hak pengasuhan anak terlantar melalui program pendampingan yang melibatkan bapak asuh. Pada tahap awal, sebanyak 10 anak dari 10 kabupaten/kota di Kaltim menjadi sasaran program tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.
Program tersebut menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 17 November 2026.
Jaya menjelaskan, program yang merupakan inisiatif Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim tersebut dirancang untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan hingga mencapai usia dewasa.
“Ada bapak asuhnya sampai mereka dewasa, setelah itu nanti dikembalikan lagi kepada keluarga besarnya,” ujarnya.
Menurutnya, pendampingan dilakukan hingga anak menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun atau mencapai usia 18 tahun. Setelah dianggap mampu mandiri, pemenuhan hak pengasuhan melalui program tersebut dapat diakhiri dan anak dikembalikan kepada keluarga besarnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos Kaltim juga menyediakan layanan pengasuhan melalui panti-panti milik pemerintah provinsi. Jaya menyebut terdapat lima panti yang berkaitan dengan pelayanan anak, dengan jumlah penghuni rata-rata berkisar 80 hingga 100 anak.
Adapun proses penerimaan anak ke panti tidak dilakukan secara langsung. Calon penghuni terlebih dahulu diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian menjalani asesmen untuk memastikan kondisi keterlantaran maupun ketidakmampuan ekonomi keluarganya.
Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, anak dapat diterima sebagai penghuni panti dan memperoleh fasilitas pendidikan. Dinsos akan membantu mendaftarkan atau memindahkan mereka ke sekolah sesuai jenjang dan kelas masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan integrasi dengan program Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 akan kembali menjalani asesmen untuk melihat kemungkinan memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berupaya memastikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak hanya memperoleh tempat tinggal dan pengasuhan, tetapi juga kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA.

