Insitekaltim, Samarinda – Polemik tarif ojek online (ojol) dan taksi online di Kalimantan Timur kembali memicu aksi damai kedelapan kalinya oleh para driver. DPRD Kaltim mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim segera mengambil langkah tegas untuk mengakhiri persoalan yang sudah berlangsung sejak 2023 itu.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz hadir langsung saat ribuan driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 11 Agustus 2025. Massa datang dari Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong.
Aksi kali ini membawa empat tuntutan utama, di antaranya penegakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) serta penghapusan program tarif murah seperti slot, akses hemat dan double order yang dinilai menurunkan pendapatan driver.
Giaz yang mengikuti jalannya audiensi di Aula Ruhui Rahayu menilai Dishub sebagai “penengah” harus menjalankan peran secara profesional.
“Kami minta ketegasan dari Dishub Kaltim selaku penengah. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Teman-teman ojol sedang memperjuangkan hak dan kesejahteraannya,” ucap Abdul Giaz.
Ia menilai pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang jelas untuk bertindak. SK Gubernur telah diterbitkan, dan Wakil Gubernur pernah memberikan instruksi agar penindakan dilakukan dalam waktu 1×24 jam.
“Artinya Dishub punya dasar dan perintah langsung dari atasan,” kata Giaz.
Dia juga menyoroti dampak aksi terhadap masyarakat, khususnya kemacetan parah di sejumlah titik di Samarinda.
“Hari ini ada dua pihak yang dirugikan, driver dan seluruh masyarakat Samarinda karena macet total. Saya dari Samarinda Seberang sampai ke sini berjam-jam,” keluhnya.
Menurut Giaz, Dishub Kaltim tidak perlu ragu, bahkan jika harus membawa masalah ini ke pemerintah pusat.
“Kalau aplikator tidak mau patuh, sampaikan ke pusat. Dasarnya ada SK dan arahan pimpinan,” tambahnya.
Ia menilai perlunya solusi permanen agar aksi serupa tidak terus berulang.
“Ini sudah kedelapan kalinya mereka demo. Harus ada penyelesaian yang benar-benar tuntas supaya tidak merugikan driver dan masyarakat,” tutupnya.