Reporter: Angel – Editor: Redaksi
Insitekaltim,Bontang – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Agus Haris mengharapkan pilkada akan berlangsung damai di Kota Taman.
Hal tersebut diungkapkan politikus berlambang burung garuda itu saat disambangi di Markas Partai Gerindra Jalan MH Thamrin, Kelurahan Bontang Baru, Bontang Utara, Selasa (1/12/2020).
Dijelaskan Agus Haris bahwa momen pilkada harus disambut dengan kegembiraan. Hal tersebut dinyatakan lantaran menurut dia wali kota jika dianalogikan sama seperti ibu.
“Sehingga tidak ada kata lain selain menyambut pesta demokrasi dengan kegembiraan, kebersamaan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berpikir berkelanjutan,” ungkapnya kepada media ini.
Selain itu, pemilihan wali kota sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat Bontang, sebab masyarakat lebih mengenal empat tokoh dari dua pasangan calon (paslon).
“Saya yakin masyarakat akan tahu siapa yang pantas memimpin Kota Bontang ke depan. Kami dari paslon nomor urut 2 menyatakan bahwa Neni-Joni yang terbaik karena faktanya kita melihat selama empat tahun kinerjanya sangat baik,” jelasnya.
Lebih jauh, diungkapkan Agus Haris bahwa untuk menciptakan pilkada damai, maka setiap tim harus bekerja untuk paslonnya sendiri. Kata dia, berkerjalah untuk membawa visi misi paslon, dan menghargai proses yang berjalan.
“Jangan mengintip kinerja orang lain. Kalau pun misalnya ada paslon melakukan pelanggaran, serahkan kepada aparat dalam hal ini Bawaslu,” terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama tim pemenangan Neni Moerniaeni-Joni Muslim menyarankan agar timnya tidak mengurusi paslon lain. Sebab lanjut Agus Haris, mencari suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan kandidat merupakan hal yang paling penting.
“Nah itu yang paling utama sehingga pilkada damai dapat terwujud,” harapnya.
Tak hanya itu, peran penyelenggara pilkada juga sangat penting untuk melahirkan pemilihan kepala daerah yang benar-benar demokratis agar jangan sampai ada paslon yang merasa diperlakukan tidak adil. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus menjadi wasit yang benar-benar netral.
“Karena sedikit saja dipandang, dinilai oleh masyarakat Bontang apalagi kandidat dan tim akan melahirkan suatu ketidaknyamanan bagi paslon,” jelas Agus Haris.
