Browsing: Pemkot Samarinda

“Kami bersama OPD terkait tengah mengerjakan surat edaran wali kota yang isinya adalah terkait dengan izin. Pertama, para pedagang harus memiliki izin dari BPH Migas. Kedua, memiliki nomor induk berusaha (NIB). Ketiga, terdaftar di online single submission (OSS) untuk mendapatkan KBLI,” jelas Andi Harun, Senin (27/5/2024).

“Selama ini kita belum punya satu pun sekolah yang benar-benar representatif. Makanya kita bangun ini, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kepentingan orang banyak, untuk masa depan anak bangsa kita,” ujar Asli pada Sabtu, (25/5/2024).

“Kami menunggu dulu dan perlu penggodokan dulu. Yang jelas kami ingin peraturan dalam bentuk perda (peraturan daerah) itu cepat selesai, karena saat ini kami memang butuh dan perlu perda itu,” ujar Anis.

“Artinya pun kalau aliran sungainya nyampai ke laut Papua, maka akan kita buka pelatihan untuk siapapun. Tapi tetap yang kita prioritaskan adalah mereka yang berada di sepanjang Sungai Mahakam,” ujar Yasir.

“Pak Wali sering berkata kepada kita semua bahwa hasil akhir dari capaian suatu pemerintah adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan dan menurunnya pengangguran daerah,” jelas Ridwan.

“ Dari ketujuh bencana tersebut, banjir, kebakaran dan tanah longsor menjadi prioritas penanggulangan dalam dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda tahun 2022-2026,” ungkap Suwarso.

“Pembangunan gedung ini sangat penting untuk mendukung kegiatan Nahdlatul Ulama di Samarinda. Meskipun tanpa pengisian aksesoris interior, kami berharap gedung ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Andi Harun.

“Kalau masyarakatnya nggak sadar-sadar sampai kiamat enggak bersih-bersih Sungai Karang Mumus. Kota ini punya kita, kita hidup di sini, kita juga yang ngotorin,” ujar Endang.

“Kita akan rapat lagi minggu depan, untuk menyempurnakan semua hal yang berkaitan dengan Surat Edaran (SE) yang akan kita keluarkan,” ujar Andi Harun.

“Sekian tahun di berbagai tempat selalu saja musrenbang menjadi hangat bahkan panas akibat ajang penyalahan pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, akibat begitu banyak usulan masyarakat melalui RT, LPM, yang berulang dari musrenbang terdahulu yang tidak terakomodir dan terjadi juga di Samarinda,” ungkapnya.