Browsing: DPRD Samarinda

“Ada salah satu UMKM di daerah Lempake yang mendapatkan support dari individu si Bunda UMKM ini untuk segera melakukan sertifikasi halal dan higienis,” ujarnya.

“Koordinasi lemah. Ada proyek yang kemudian harus di-reschedule beberapa kali. Target selesai tidak tercapai, bikin schedule baru. Capek lagi dan itu potensial jadi masalah hukum. Ini kan ada masalah mismanajemen,” ungkap Rohim pada awak pers, Rabu (5/6/2024).

“Kita harus memastikan bahwa di hulu, RPU dan RPH sudah terstruktur dengan baik sehingga hewan dan unggas yang digunakan oleh pedagang-pedagang memang bersumber dari tempat yang bisa dipastikan halal dan telah memiliki sertifikasi halal,” ungkap Rohim.

“Kita khawatir tidak bisa mengejar target untuk semua pelaku UMKM ini,” ujarnya seusai diskusi dengan perwakilan dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Dinas Koperasi UKM & Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM), Senin (6/6/2024).

“Kalau tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi. Jadi UMKM kita harus siap” ujarnya di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Senin (6/6/2024).

“Raperda ini juga ingin mengatur tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan harus dijelaskan secara rinci dan diputuskan dengan tepat sebelum perda ini disahkan,” jelas Laila.

“Smart city ini bukan hanya soal layanan publik yang beralih ke digitalisasi, tetapi juga soal efisiensi. Mestinya penerapan smart city bisa memberikan efisiensi bahkan 20 sampai 30 persen sehingga daerah ini bisa memiliki surplus keuangan,” ujar Rohim.

“Pernah saya lihat, perusahaan mana, dia bikin monumen sejenis pesut tapi terihat seperti kapal selam atau bahkan terong. Nah ini dia buat untuk apa? Tujuannya untuk apa? Apa disuruh menyembah patungnya?” sindir Anhar, belum lama ini.

“Pakta Integritas adalah komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Hal ini sangat penting agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan adil bagi semua pihak,” ungkap Joni.

“Retribusi yang paling besar di Kota Samarinda ini masih dipegang oleh perhotelan dan restoran. Kalau kita melihat, mereka ini sudah menggunakan aplikasi digital dan sistem online. Kita tahu sendiri bahwa sistem online ini bagus tetapi harus disosialisasikan yang ditunjang oleh alat,” ujar Laila.