Browsing: DPRD Kutim

“Kutai Timur, walaupun dengan anggaran mencapai 10 triliun, belum bisa mencapai maksimal. Tapi alhamdulillah, secara perlahan tapi pasti, kami mengalami perbaikan, karena jaringan jalan di Kutai Timur belum sebanyak yang ada di Jawa Barat,” ungkap Sobirin Bagus, Minggu (12/11/2023).

“Jangan sampai penyertaan modal kita besar, namun PAD yang dihasilkan justru minim. Harapannya, pihak ketiga yang dipilih dapat mengelola pelabuhan ini secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kutim,” ujar Sobirin, Minggu (12/11/2023).

“Wilayah Wahau, Kombeng, dan Telen memiliki daratan dengan sumber air bawah tanah yang sangat terbatas. Artinya, boleh dibilang tidak ada sumber cadangan air bawah tanah, sehingga mengandalkan air hujan,” ujar Sobirin Bagus dalam wawancara eksklusif, Minggu (12/11/2023).

“Tapi sebenarnya kalo satu kabupaten mau cepat maju harus ada pelabuhan dan airport. Pelabuhannya bukan di Maloy tapi di Kenyamukan. Bila pelabuhan Kenyamukan difungsikan, maka harga barang di Sangatta akan sama dengan harga barang di Samarinda,” jelasnya saat diwawancarai langsung, Minggu (12/11/2023).

“Hanya saja pelabuhannya saja belum sempurna ada juga jembatan yang penghubung antara sisi pantai dan jembatan itu juga belum sempurna, itu harus disempurnakan,” jelasnya saat ditemui langsung, Minggu (12/11/2023).

“Itu kebanyakan di daerah tambang, dan perusahaan tambang juga memiliki komitmen untuk memperbaiki serta merawat jalan yang kita lewati. Kalo ada kerusakan, perlu waktu juga bagi mereka untuk melakukan perbaikan. Yang jelas itu juga tanggung jawab perusahaan,” jelasnya saat ditemui langsung di ruang kerjanya, Kamis (9/11/2023)

“Kalo berkaca dari Pemilu sebelumnya di Kutim para ASN aman dari segala bentuk tim sukses (timses),” Ucapnya, Kamis (9/11/2023).

Di dapil 1, masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama saluran drainase yang belum selesai. Terutama pada musim hujan yang sering menyebabkan banjir,” kata Jimmi saat ditemui Rabu (8/11/2023).

“Paling tidak, fokus 60 persen komitmen bupati terhadap APBD 2024 terpusat pada infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk pariwisata yang dianggap paling

“Regulasi yang mendukung operasional pelabuhan memerlukan lembaga atau badan usaha yang memiliki keahlian di bidang transportasi kelautan. Ini perlu didesak agar terwujud secepat mungkin,” tegas Jimmi, Kamis (9/11/2023).