“Guru yang baru tadi itu diberi mata pelajaran yang lain tetapi yang serumpun, misalnya matematika. Mereka bisa menjadi guru fisika atau kimia. Kemudian misalnya ada guru bahasa Indonesia padahal yang dibutuhkan PPKN, maka satu rumpun itu,”
Browsing: DPRD Kaltim
“Hingga saat ini, PT Kayan Hidro Energi belum mengambil langkah konkret dalam membangun pembangkit atau jaringan listrik untuk wilayah tersebut. Sementara itu, PLN tidak dapat memulai proyek ini karena wilayah tersebut berada dalam cakupan izin PT Kayan Hidro Energi,”
“Komisi IV meminta Disdikbud dan BKD Kaltim untuk mencari permasalahan yang terjadi. Apakah memang karena kebutuhan guru sudah tercukupi atau para guru honorer banyak mengalami kendala saat pendaftaran. Mungkin ada alasan lain,”
“Makin marak kendaraan bermotor dengan nopol luar Kaltim yang mengisi BBM pada SPBU di Kaltim. Hal ini tentu akan mengambil jatah BBM kendaraan plat KT, sehingga berdampak pada terjadinya keterbatasan dan kelangkaan BBM,”
“Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana alat-alat lainnya dalam satu perusahaan, seperti alat milik subkontraktornya. Jadi kita memerlukan data yang di luar dari BMN,”
“Kita lihat saja, PT MBS secara verbal akan memutuskan akhir tahun ini, setelah tahun lalu tidak jadi. Kita juga butuh kejelasan, lanjut tidak, stop tidak, akhirnya hanya mangkrak begitu saja,”
“Salah satu masalah utama adalah penempatan guru PPPK yang tidak mempertimbangkan asal usul guru tersebut. Guru yang sebelumnya guru honorer yang telah mengajar selama beberapa tahun di sebuah sekolah, setelah lulus PPPK, ditempatkan di sekolah lain,”
“Kami mendapat beberapa masukan terkait mekanisme sistem, bantuan yang akan diberikan dan pemilihan judul raperda ini agar fleksibel dan tidak membatasi kita dalam membangun pesantren,”
“Pesantren Al-Bahjah tidak berafiliasi dengan ormas manapun. Pihak pesantren juga tidak memakai program pemerintah seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pesantren (BOP) melainkan menggunakan dana jemaah,”
“Memang seharusnya seperti itu karena selain instruksi pemerintah pusat, juga sudah menjadi keharusan bagi setiap pemda untuk menjamin 100 persen coverage iuran BPJS warga prasejahtera,”