Insitekaltim, Samarinda – Ratusan buruh dan aktivis dari berbagai pergerakan di Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Kamis, 1 Mei 2025. Aksi ini dimulai dari Kampus Pahlawan di Jalan Harmonika Samarinda dan berakhir di Kantor Gubernur Kaltim yang menjadi titik pusat penyampaian aspirasi.
Massa bergerak dalam arak-arakan dengan yel-yel perjuangan sambil membawa poster dan spanduk. Aksi ini diisi dengan orasi bergantian, membahas ketimpangan sosial, upah yang rendah, hingga penolakan terhadap sistem kerja yang dianggap eksploitatif.
Iqbal Al Fiqri dari Komite Rakyat Melawan Kaltim menyampaikan, sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini telah gagal memberikan kemakmuran bagi kelas pekerja. Sebaliknya, buruh justru menjadi korban dari krisis ekonomi yang terus berulang dan kebijakan pembangunan yang eksploitatif.
“Sebagian kecil hidup mewah di atas penderitaan kelas buruh. Upah riil menurun, sektor manufaktur melemah, dan ancaman PHK terus menghantui,” ujar Iqbal.
Ia menyoroti ketimpangan kekayaan yang ekstrem, di mana kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta penduduk lainnya. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pekerja yang masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang layak.
Para buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kontrak jangka pendek, serta menolak praktik union busting. Selain itu, mereka mendesak pengesahan sejumlah RUU strategis seperti RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, dan UU Perlindungan Buruh yang dirancang oleh serikat pekerja.
Tuntutan lain yang digaungkan antara lain: reforma agraria sejati, nasionalisasi aset strategis, kebebasan bersuara dan perlindungan jurnalis, pendidikan gratis, hingga penghentian penggusuran dan perampasan ruang hidup warga.
“Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar soal buruh semata. Rezim ini harus berpihak pada rakyat, bukan oligarki,” tegas iqbal.
Aksi berjalan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Namun, orator tetap mengingatkan massa untuk menjaga kedisiplinan dan tidak terpancing provokasi.
Dengan 20 tuntutan yang disuarakan, para buruh berharap pemerintah benar-benar mendengar dan mengambil langkah konkret untuk menyejahterakan kelas pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
