Insitekaltim, Samarinda — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi entitas pertama yang melaksanakan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini mendapat apresiasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim sebagai upaya strategis mempercepat aktivasi IKD di lingkungan pemerintahan.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, yang mewakili Kepala Disdukcapil Kaltim Kasmawati saat kegiatan sosialisasi IKD di Aula II BPSDM Kaltim, Rabu, 14 Januari 2026.
“Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas pemahaman sekaligus mempercepat aktivasi IKD di lingkungan ASN,” ujar Vincentius.
Dalam kesempatan tersebut, Vincentius juga mengingatkan peserta agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil. Ia menegaskan bahwa Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi masyarakat melalui aplikasi WhatsApp maupun sambungan telepon terkait aktivasi IKD. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus penipuan berkedok layanan kependudukan yang menimbulkan kerugian finansial besar di Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, target aktivasi IKD secara nasional mencapai 30 persen dari total jumlah penduduk. Namun, hingga saat ini capaian aktivasi IKD di Kaltim baru berada di angka 7,24 persen.
Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh maraknya penipuan yang mengatasnamakan layanan kependudukan.
Padahal, penerapan IKD memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan publik. Ia mencontohkan, di Kota Balikpapan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah mensyaratkan IKD. Sementara di Kota Samarinda, ke depan IKD juga akan menjadi salah satu syarat untuk pembayaran retribusi air minum PDAM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menyampaikan, selama ini Disdukcapil Kaltim telah aktif melakukan sosialisasi program kependudukan melalui berbagai kegiatan, seperti pameran.
Namun, BPSDM Kaltim secara khusus meminta pelaksanaan sosialisasi langsung agar seluruh pegawai, termasuk petugas keamanan dan tenaga kebersihan, dapat memiliki IKD.
Di tempat yang sama, sosialisasi tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Jauhar Efendi menyambut positif sosialisasi tersebut.
Ia menyebut animo peserta cukup tinggi meskipun sempat terkendala jaringan internet. BPSDM Kaltim menyiapkan empat meja layanan untuk aktivasi dan konsultasi IKD, yang menyebabkan antrean cukup panjang akibat tingginya minat peserta.
“Ini menjadi bagian dari sinergi Disdukcapil dan BPSDM Kaltim dalam mendorong percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kaltim,”
