Insitekaltim, Samarinda — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat adanya akselerasi inflasi yang relatif cepat sepanjang 2025, terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan dan minuman.
Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana menjelaskan, berdasarkan penilaian dalam periode 19 bulan, inflasi pada November 2024 tercatat sebesar 1,35 persen. Sementara pada November 2025, inflasi kelompok makanan dan minuman meningkat signifikan hingga 3,12 persen. Kondisi ini menunjukkan percepatan kenaikan harga yang cukup tajam pada 2025.
“Inflasi November 2024 tercatat 1,35 persen, sedangkan pada November 2025 kelompok makanan dan minuman meningkat menjadi 3,12 persen. Ini menunjukkan percepatan kenaikan harga,” ujar Yusniar, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia memaparkan, perbandingan harga komoditas antara November 2024 dan November 2025 menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan yang memberikan andil besar terhadap inflasi, meskipun beberapa komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga.
Pola tersebut mencerminkan kecenderungan inflasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.
Secara historis, kelompok makanan dan perumahan masih menjadi penyumbang utama inflasi di Kaltim. Komoditas seperti beras, ikan segar, serta sejumlah jenis ikan laut tercatat secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, kelompok transportasi juga turut memengaruhi pergerakan inflasi daerah. Kebijakan nasional berupa stimulus maupun pengaturan sektor transportasi dinilai berdampak langsung terhadap tekanan inflasi di Kaltim.
Yusniar menambahkan, jika dibandingkan dengan tiga hingga empat tahun terakhir, inflasi pada November 2025 tercatat sebagai yang tertinggi, dengan laju kenaikan harga yang relatif lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komoditas yang secara konsisten menyumbang inflasi dalam beberapa bulan terakhir perlu menjadi prioritas utama dalam upaya pengendalian harga dan distribusi. Data BPS diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran.
“Data dan informasi harga yang kami sampaikan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga pengendalian inflasi di Kaltim dapat berjalan lebih efektif,” tutup Yusniar.
