Insitekaltim, Samarinda – Target laba Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samarinda sebesar Rp2,7 miliar pada 2026 dinilai masih menjadi tantangan berat.
Pasalnya, berdasarkan laporan kinerja yang disampaikan dalam hearing bersama Komisi II DPRD Samarinda, kondisi keuangan BPR hingga Mei 2026 masih mengalami tekanan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengatakan, pihaknya mengapresiasi capaian BPR Samarinda yang berhasil mencatatkan laba pada 2025. Bahkan, capaian tersebut menjadi catatan positif karena menjadi pertama kalinya BPR mencatatkan keuntungan sejak berdiri.
Dari laba tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga memperoleh dividen sekitar Rp500 juta.
“Kalau mengenai kinerja mereka, terutama laporan semester pertama ini, memang pada 2025 mereka berhasil mencatatkan laba. Pemerintah kota juga mendapatkan dividen,” ujar Iswandi usai hearing dengan BPR Samarinda di DPRD Samarinda, Senin, 29 Juni 2026.
Namun, untuk tahun 2026, target laba yang dipatok sama seperti tahun sebelumnya masih sulit tercapai. Hasil evaluasi terhadap laporan keuangan menunjukkan kondisi BPR belum berada pada posisi yang aman untuk mengejar angka tersebut.
“Mereka punya target laba sama seperti tahun lalu, Rp2,7 miliar. Tapi setelah saya lihat laporan kinerja dan laporan keuangan, saya tidak yakin target itu bisa terpenuhi,” katanya.
Hingga Mei 2026, kondisi laba BPR masih berada di posisi minus sekitar Rp120 juta hingga Rp150 juta. Kondisi tersebut membuat target miliaran rupiah dalam waktu singkat dinilai cukup berat.
“Sampai bulan Mei saja masih minus. Nol saja belum, bagaimana mau langsung mencetak laba Rp2,7 miliar. Jadi secara analisa laporan keuangan dan operasional, target itu berat,” tegasnya.
Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja BPR adalah belum bergeraknya sejumlah proyek pemerintah yang selama ini ikut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi dan pembiayaan.
“Proyek-proyek pemerintah yang belum berjalan menjadi salah satu faktor. Kalau kegiatan ekonomi mulai bergerak, tentu peluang untuk kembali positif juga ada,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD Samarinda tetap memberikan apresiasi terhadap jajaran direksi BPR saat ini. Iswandi menilai manajemen yang sekarang mampu melakukan pemulihan setelah sebelumnya BPR menghadapi persoalan kredit bermasalah.
“Secara umum kita apresiasi. Direksi sekarang ini sebenarnya sudah melakukan perbaikan. Sebelumnya ada masalah kredit bermasalah, tetapi dalam tiga sampai empat tahun ini mereka bisa memulihkan kondisi,” jelasnya.
Salah satu indikator perbaikan, terlihat dari penurunan tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dalam pengelolaan kredit.
“Dulu yang menjadi masalah adalah kredit bermasalah. Sekarang NPL-nya sudah bagus, bahkan bisa mencatatkan laba. Itu kita apresiasi,” jelasnya.
BPR juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor usaha kecil dan mikro di Samarinda. Namun, kehati-hatian dalam menyalurkan kredit tetap harus menjadi perhatian agar persoalan lama tidak kembali terjadi.
“Yang mereka biayai kan usaha kecil mikro. Itu bagus, tapi yang harus kita jaga jangan sampai NPL kembali tinggi,” tandasnya.
