Artikel ini telah dilihat : 397 kali.
by

Beda Pendapat Isran dan BPS Kaltim Soal Nilai Ekspor, DPRD Berencana RDP dengan TAPD

Reporter: Nada – Editor: Redaksi

Insitekaltim, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan kuantitas ekspor yang mengharuskan provinsi kaya ini mencari peluang pasar baru untuk ekspor komoditas minyak dan gas (migas) dan hasil non migas dari Kaltim.

Secara kumulatif nilai ekspor Kaltim 2019 dari Januari hingga November mengalami penurunan senilai 14,82 miliar dollar AS atau turun 14,64 persen dari 2018.

“Karena itu perlu dicari pasar-pasar (negara) baru untuk menerima komoditas dari Kaltim,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Anggoro Dwitjahyono dikutip dari Kompas.com saat merilis perkembangan ekspor dan impor di Kaltim 2019 di Kantor BPS Kaltim Jalan Kemakmuran Samarinda, Kamis (2/1/2020).

Diketahui pula bahwa ekspor sawit mengalami tantangan karena menguatnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit di Eropa. Begitu juga dengan turunnya nilai jual batu bara.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang mengatakan bahwa ekspor Kaltim mengalami peningkatan.

Anggota Komisi II Reza Fachlevi memberikan komentarnya.

“Kami dari Komisi II DPRD Kaltim akan lakukan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait masalah yang disampaikan, apakah benar atau tidak. Sesuai tidak dengan data yang ada,” ungkap Reza, sapaan akrabnya, yang dihubungi via telepon, Minggu (12/1/2020) kemarin.

Ia mengatakan akan melihat progress dari tiap-tiap OPD.

“Semua yang mencakup ekspor Kaltim akan kita bahas, yang penting kita berharap pemerintah pusat juga memiliki cara-cara tersendiri,” katanya.

Terkait pertemuan TAPD tersebut, Reza mengatakan akan dilakukan pada hari Selasa (14/1/2020) besok.

“Kita juga akan membahas permasalahan Perusda, dan OPD lain. Jika ada yang tidak jalan, akan kami tanyakan kenapa, dan bagaimana penyerapannya terhadap masyarakat,” tambahnya.

Disinggung apakah Isran Noor juga dipanggil apa tidak, Reza menyampaikan bahwa tidak perlu dipanggil hanya saja melakukan rapat koordinasi kepada OPD saja.

“Kembali saya tegaskan, kita akan lihat progressnya, lalu untuk 2020 apa-apa saja yang akan dilakukan, dan itu harus ada programnya,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed