Penulis: Ratu Arifanza

Insitekaltim, Samarinda — Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menegaskan penerapan WFH harus tetap mengutamakan pelayanan publik dan tidak boleh mengganggu kebutuhan masyarakat. Menurut Salehuddin, meskipun kebijakan WFH merupakan bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas kerja, layanan publik yang bersifat langsung tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem tersebut. “Pelayanan yang sifatnya signifikan seperti di rumah sakit, pelayanan desa, kelurahan, hingga pengurusan administrasi masyarakat itu tidak mungkin di-WFH-kan. Itu harus tetap berjalan,” ujarnya usai mengikuti rapat komisi di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kamis,…

Insitekaltim, Samarinda — Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga ahli dan tim pakar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum tersalurkan. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel memastikan pihaknya telah mendorong agar pencairan segera dilakukan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Ekti usai mengikuti rapat komisi di Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar pada Kamis, 2 April 2026. Ia mengungkapkan, seluruh tenaga ahli dan tim pakar DPRD belum menerima THR, meskipun anggaran disebut telah tersedia. “Semua tenaga ahli tim pakar belum menerima. Padahal seharusnya, kalau dana sudah ada, THR itu diberikan paling lambat dua minggu sebelum hari raya,”…

Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan kios sementara bagi pedagang Pasar Segiri pascakebakaran mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan, pihaknya belum menerima secara detail rencana pembangunan tersebut dari pemerintah kota. “Kami belum menerima usulan secara rinci, baik itu pola pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ungkapnya, Rabu 1 April 2026. Ia menyebut, DPRD tidak ingin terburu-buru memberikan tanggapan sebelum mengetahui secara jelas konsep pembangunan yang akan dilakukan, termasuk jenis bangunan yang direncanakan. “Kita ingin tahu dulu bentuknya seperti apa, apakah permanen, semi permanen, dan untuk kebutuhan jangka berapa lama,” jelasnya. Deni…

Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada daerah dinilai belum memiliki kepastian dan masih sebatas isu. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait rencana tersebut. “Angka nol itu masih sebatas wacana saja. Sampai hari ini belum ada keputusan pasti,” ujarnya saat ditemui dalam Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, Rabu, 1 April 2026. Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah harus mulai bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika skema bantuan tersebut benar-benar dikurangi atau bahkan dihentikan. Menurutnya, ada dua langkah utama…

Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke kabupaten/kota menuai kekhawatiran dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dapil Samarinda Subandi menegaskan, hingga kini kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan. “Ini belum final jadi kita masih menunggu perkembangan. Informasinya justru kami dengar dari media,” ujarnya pada Rabu, 1 April 2026 di Gedung Bapperida Kota Samarinda. Meski belum ada keputusan resmi, Subandi berharap skema bantuan keuangan tetap dipertahankan, meskipun dengan penyesuaian nilai anggaran. “Harapan kami jangan sampai dihapus. Kalau dikurangi volumenya silakan, tapi tetap ada,” tegasnya. Menurutnya, bankeu selama ini…

Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang bertujuan menghemat bahan bakar minyak (BBM) menuai sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. Dalam kegiatan Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 yang digelar di Arutalla Ballroom, Gedung B Lantai 4 Bapperida Samarinda, Rabu 1 April 2026. Samri menilai kebijakan tersebut memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dikaji lebih dalam. Menurutnya, penerapan WFH tidak bisa disamaratakan untuk semua jenis pekerjaan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. “WFH ini menurut saya ada plus minusnya. Kalau pekerjaan administrasi mungkin bisa, tapi kalau pelayanan seperti di…

Insitekaltim, Samarinda – Sebanyak 1.025 calon jemaah haji asal Kota Samarinda dipastikan siap diberangkatkan pada musim haji tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Samarinda, Jurait usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberangkatan Calon Jemaah Haji, Rabu, 1 April 2025, di Ruang Rapat Mahakam, Kantor BPKAD Samarinda. Jurait menyebutkan, total jemaah tahun ini menjadi yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya hanya berkisar 550 orang. “Untuk Samarinda, tahun ini ada 1.025 jemaah yang akan berangkat, dibagi dalam lima kloter,” ujarnya. Keberangkatan perdana dijadwalkan pada 26 April 2026 dan menjadi puncak awal gelombang pemberangkatan jemaah dari Samarinda. Sementara untuk…

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda memastikan kondisi kesehatan calon jemaah haji secara umum dalam kategori aman menjelang keberangkatan tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Samarinda yang digelar Rabu, 1 April 2026 di Ruang Rapat Mahakam, Lantai 4 Kantor BPKAD Samarinda. Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kota Samarinda Silfi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, mayoritas jemaah hanya mengalami penyakit ringan seperti kolesterol dan hipertensi. “Untuk jemaah, kebanyakan hanya kolesterol dan hipertensi. Untuk penyakit-penyakit pemberat, insyaallah tidak ada,” ujarnya. Meski demikian, tahun ini proses seleksi kesehatan dilakukan lebih ketat. Jemaah dengan…

Insitekaltim, Samarinda – Di tengah kritik soal minimnya sosialisasi program pendidikan gratis, pandangan berbeda disampaikan Ilham Rohmanto, fasilitator beasiswa sekaligus mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), usai mengikuti dinamika diskusi Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM), Selasa, 31 Maret 2026. Ilham menilai, jika dilihat dari sisi keterbukaan informasi, program Gratispol sebenarnya sudah cukup transparan, bahkan lebih terbuka dibandingkan beberapa program beasiswa lainnya. “Kalau menurut saya, keterbukaan informasinya sudah lebih dari cukup. Bahkan dibanding KIP Kuliah, Gratispol ini lebih terbuka,” ujarnya. Namun demikian, ia mengakui bahwa kebingungan di kalangan mahasiswa tetap terjadi, bukan semata karena kurangnya informasi, melainkan juga akibat perubahan aturan…

Insitekaltim, Samarinda – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalimantan Timur (Kaltim) Dasmiah merespons berbagai kritik terhadap pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) atau Gratispol dalam forum Kalimantan Timur Strategic Issue Monitoring (K-SIM), Selasa, 31 Maret 2026 di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Mulawarman (Unmul). Dalam diskusi tersebut, isu keterbukaan informasi dan minimnya pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme program menjadi sorotan utama peserta. Menanggapi hal itu, Dasmiah menegaskan pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya sosialisasi. “Pemprov sudah bekerja sama dengan banyak universitas, bahkan kami juga turun langsung melakukan sosialisasi ke kampus-kampus,” katanya. Selain menyampaikan informasi secara langsung ke perguruan tinggi, sosialisasi…