Penulis: Ira

Insitekaltim, Samarinda – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) 51.000 peserta, yang sebelumnya ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), akan diambil alih Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pengalihan pembiayaan itu merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim tertanggal 30 Juni 2026. Menetapkan pembiayaan peserta BPJS PBI asal Samarinda menjadi tanggung jawab pemerintah kota mulai Juli 2026. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya menerima kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat. “Saya menerima keputusan tersebut sebagai bentuk konsistensi dan tanggung jawab Pemkot Samarinda dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi…

Insitekaltim, Samarinda –Rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, jadi upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan langkah. Untuk menagih pembayaran, kurang salur dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya hampir mencapai Rp2 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, persoalan kurang salur dana transfer menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah. “Memang ada keinginan supaya kurang salur, baik untuk Pemprov Kaltim maupun daerah lain, bisa segera dibayarkan,” ujarnya di Kantor Gubernur, Senin, 3 Agustus 2026. Menurut Sri, Gubernur Kaltim bersama kepala daerah lainnya. Berencana melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, setelah seluruh data dan perhitungan dari pemerintah provinsi…

Insitekaltim, Samarinda – Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah, yang digelar bersama 10 kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim)di Ruang Ruhuy Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 3 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota berencana, menemui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membahas kondisi fiskal daerah dan kebijakan transfer ke daerah (TKD). Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pertemuan tersebut merupakan aspirasi bersama para kepala daerah yang menginginkan adanya koordinasi langsung. Dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. “Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan sekda se-Kaltim terkait pengelolaan keuangan daerah,…

Insitekaltim, Samarinda – Menyasar warga binaan dan petugas pemasyarakatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperluas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan yang digelar di Lapas Kelas I Samarinda itu juga dirangkai dengan skrining tuberkulosis (TBC). Serta aksi donor darah, sebagai upaya memperkuat deteksi dini penyakit menular di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengatakan, pelaksanaan kegiatan mendapat sambutan positif dari petugas maupun warga binaan. Menurutnya, sinergi antara Pemkot Samarinda dan Lapas Kelas I menjadi langkah penting, dalam memastikan seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan. “Alhamdulillah antusias dari pegawai maupun warga binaan…

Insitekaltim, Samarinda – Di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah, anggaran beasiswa bagi mahasiswa tetap dipertahankan penuh. Sementara pemerintah terus memperjuangkan hak daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana kurang bayar dari pemerintah pusat. Demikian Anggota Bidang Komunikasi Tim Akselerasi Gubernur untuk Pembangunan (TAGUP) Kalimantan Timur (Kaltim) Sudarno, Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Namun lanjut, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tidak mengubah komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim, untuk tetap menjalankan program Gratispol Pendidikan pada 2027. Sudarno mengatakan, penurunan kapasitas fiskal daerah dipengaruhi masih tertahannya sejumlah hak Kalimantan Timur, baik dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana…

Insitekaltim, Samarinda – Kabupaten Kutai Barat berencana membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru. Pembangunannya ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dengan nilai investasi mencapai Rp297 miliar. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan, sepanjang 2026 pemerintah masih menyelesaikan sejumlah dokumen teknis, mulai dari feasibility study (FS), master plan, hingga Detail Engineering Design (DED). “Tahun ini baru perencanaannya,” ujar Jaya di Samarinda. Menurutnya, peletakan batu pertama (groundbreaking) ditargetkan dapat dilakukan pada 2027. Namun, pelaksanaan pembangunan, tetap menyesuaikan hasil kajian teknis yang saat ini masih disusun. Pembangunannya nanti menyesuaikan hasil feasibility study, kemudian master plan dan DED. RSUD tersebut direncanakan…

Insitekaltim, Samarinda – Untuk menyatukan langkah memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur (Kaltim) terutama terkait kebijakan fiskal pemerintah pusat. Kepada Gubernurl Kaltim, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengusulkan, dibentuknya forum bersama yang melibatkan seluruh kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, Forkopimda, hingga tokoh masyarakat. “Bagaimana kalau suatu hari pak gubernur mengundang 10 kepala daerah, seluruh anggota DPR RI, anggota DPD RI, kemudian Kapolda, Kajati, Forkopimda, tokoh masyarakat. Supaya perjuangan itu ,bukan lagi sekadar perjuangan pak gubernur. Tapi menjadi perjuangan, seluruh rakyat Kalimantan Timur,” ujarnya. Usulan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi narasumber dalam diskusi publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027”,…

Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Namun kata Wali Kota Samarinda Andi Harun, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berfokus pada dampak kebijakan tersebut. Melainkan juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah. “Pemotongan TKD pasti berdampak, karena angkanya menurun. Kita juga harus melakukan introspeksi dan evaluasi ke dalam, jangan hanya menyalahkan pemerintah pusat,” ujarnya usai menjadi narasumber dalam diskusi publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027” di Samarinda, Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Andi Harun menjelaskan, tekanan terhadap keuangan negara saat ini tidak lepas dari berbagai faktor…

Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Syafruddin menilai pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Timur merupakan bentuk ketidakadilan fiskal terhadap daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, DBH bukanlah bentuk bantuan dari pemerintah pusat, melainkan hak daerah yang wajib dipenuhi. “DBH itu bukan pemberian. DBH adalah hak daerah penghasil. Kalau terus dikurangi, ini adalah fakta ketidakadilan bagi Kalimantan Timur,” tegasnya usai menjadi narasumber diskusi publik “Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027 di Samarinda, Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Politikus PKB itu menilai Kaltim selama ini menjadi salah satu daerah yang menopang penerimaan negara…

Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan berada di luar kantor saat jam kerja tanpa alasan kedinasan tidak serta-merta langsung dijatuhi sanksi berat. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Aditi Paramita Wisesa, pembinaan menjadi tahap pertama dalam penegakan disiplin ASN Aditi mengatakan, apabila setelah diberikan pembinaan pegawai masih mengulangi pelanggaran. Kasus akan diteruskan ke BKPSDM, untuk diproses sesuai mekanisme hukuman disiplin. Ia menjelaskan, proses penindakan diawali dari laporan Satpol PP yang memuat identitas ASN beserta instansi tempat mereka bertugas. “Satpol PP menyampaikan daftar nama…