Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agus Aras mengatakan bahwa harapan warga Kota Bontang untuk memperoleh akses air bersih yang layak tinggal selangkah lagi jadi kenyataan. Upaya serius Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menangani ketersediaan air bersih ini diwujudkan melalui pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Void Indominco yang ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025, Agus menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi, khususnya dalam menggarap proyek vital yang selama ini sangat dinantikan masyarakat Bontang dan Kutai Timur. “Pemprov Kaltim sudah membangun SPAM regional Indominco di…
Penulis: Martinus
Insitekaltim, Samarinda – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 menjadi sorotan penting dalam dinamika politik dan pengawasan anggaran daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kaltim berhasil meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun, apresiasi itu tidak lantas membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim terlena. Di balik pujian terhadap keberhasilan pemprov, DPRD justru menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menindaklanjuti 27 temuan dan 63 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agus Aras menyampaikan sikap tegas bahwa…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agus Aras menegaskan pentingnya peran aktif orang tua dalam mengawasi serta membatasi akses anak-anak terhadap media sosial. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden kekerasan fisik yang dialami dua siswi kembar di SMP Negeri 16 Samarinda, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebut tersebar luas di berbagai platform media sosial. Peristiwa yang memicu gelombang keprihatinan tersebut terjadi pada Selasa, 20 Mei 2025. Dalam rekaman video berdurasi lebih dari satu menit, terlihat jelas kedua korban mengalami tindakan kekerasan berupa pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh sejumlah siswi lain. Jumlah pelaku lebih dari…
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa opini WTP tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan roda administrasi keuangan dengan mengedepankan keterbukaan. Ia menyebut kerja keras para OPD sebagai fondasi utama di balik keberhasilan tersebut. “Dengan pemberian WTP ini, kita membuktikan bahwa kinerja dari OPD sangat baik. Mereka memberikan laporan keuangan secara transparan kepada pemeriksa,” ucap Seno, Jumat, 23 Mei 2025. Namun demikian, di balik pencapaian yang…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jahidin menyampaikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Menurutnya, prestasi ini merupakan indikator positif yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi dasar kuat untuk terus melakukan perbaikan ke depan. “Ini satu hal yang patut dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” tutur Jahidin saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025. Meski demikian, Jahidin tak menampik bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI tetap mencatat sejumlah persoalan. Terdapat 27…
Insitekaltim, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud (Hamas) menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltim dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hamas, dalam proses penyusunan dan pemeriksaan LKPD, terdapat sejumlah ketentuan penting yang harus menjadi perhatian serius, khususnya terkait kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah. Ia menekankan bahwa standar tersebut merupakan pijakan utama dalam memastikan bahwa angka-angka yang tertera di dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan etis. “Perlu juga diperhatikan kecukupan dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan,” ujarnya di…
Insitekaltim, Samarinda – Prestasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam pengelolaan keuangan kembali mendapat pengakuan, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltim Tahun Anggaran 2024. Namun, di balik pencapaian itu, DPRD Kaltim mengingatkan agar perhatian tak semata tertuju pada penghargaan, tetapi juga pada tanggung jawab menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025. Dalam penyerahan tersebut, terungkap bahwa masih terdapat 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim. Ketua DPRD Kalimantan…
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, pada Jumat, 23 Mei 2025 di Kantor DPRD Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyerahan LHP tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa BPK wajib menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah menerima…
“Kita sudah menyampaikan hasil reses kita kepada pemerintah. ABPD 2024 sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari saat musrenbang bulan Maret yang lalu,” ungkap Joni kepada Insitekaltim, Senin (20/11/2023).
“Dalam rapat banggar, meski belum ada kesimpulan resmi, terdapat indikasi bahwa untuk tahun 2024 nanti, APBD Kabupaten Kutai Timur mencapai angka sekitar Rp9,1 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen kita untuk memajukan daerah ini,” ungkap Masdari, Senin (20/11/2023).