Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-15 di Gedung DPRD Kaltim pada Rabu, 28 Mei 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan memaparkan urgensi dan dasar hukum penyusunan Ranperda RPJMD yang tidak tercantum dalam Propemperda. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan…
Penulis: Martinus
Insitekaltim, Samarinda – Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang di Kalimantan Timur semakin hari kian kompleks dan berlarut. Persoalan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kalimantan Timur pada Senin, 26 Mei 2025, di Gedung E DPRD Kaltim. Rapat tersebut secara khusus membahas konflik antara warga dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), sebuah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan sekitarnya. Dalam forum tersebut, para legislator mengkritisi mekanisme penyelesaian konflik lahan yang selama ini hanya berpijak pada aspek legalitas perusahaan, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan yang…
Insitekaltim, Samarinda – Janji PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka bengkel gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur yang kendaraannya rusak akibat bahan bakar minyak (BBM) bermasalah, kini menuai kritik tajam. Komitmen yang sebelumnya dilontarkan dalam forum resmi bersama DPRD Kaltim itu dinilai tak lebih dari sekadar wacana, tanpa realisasi di lapangan. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai Pertamina tidak menunjukkan keseriusan dalam menepati janjinya. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada 9 April 2025 lalu, pihak Pertamina menyatakan akan menunjuk bengkel resmi di setiap kabupaten dan kota sebagai lokasi perbaikan gratis. Namun, hingga akhir Mei ini,…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Didik Agung Eko menegaskan bahwa persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di wilayah Kaltim semakin kompleks dan berlarut, terutama sejak kewenangan pengawasan dan perizinan tidak lagi berada di tangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kaltim pada Senin, 26 Mei 2025, di Gedung E DPRD Kaltim. Dalam forum tersebut, Didik secara terbuka mengungkapkan bahwa keberadaan DPRD sebagai lembaga representatif rakyat kini hanya mampu bertindak sebatas penyambung suara masyarakat. Sementara kemampuan untuk bertindak secara konkret dalam penyelesaian konflik agraria menjadi terkungkung…
Insitekaltim, Samarinda -Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya kajian teknis dan ekonomi secara menyeluruh sebelum pemerintah melanjutkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang akan menarik air dari Sungai Mahakam untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Kota Bontang dan sekitarnya. Proyek bernilai triliunan rupiah itu menurutnya harus benar-benar terukur dan tidak mengabaikan aspek efisiensi, keberlanjutan, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kaltim pada Senin, 26 Mei 2025, Syarifatul menyebut bahwa meskipun secara geografis jarak antara Sungai Mahakam dan Bontang relatif dekat, pembangunan jaringan pipa dan…
Insitekaltim, Samarinda – Banjir yang melanda Kabupaten Berau pada Mei 2025 tak bisa lagi semata-mata disalahkan pada cuaca ekstrem. Derasnya air yang merendam 17 kampung di empat kecamatan dinilai sebagai akibat langsung dari lemahnya pengawasan serta buruknya tata kelola pertambangan di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Ia menilai bencana banjir ini merupakan akumulasi dari kerusakan lingkungan yang terus terjadi tanpa kontrol yang ketat, terutama pada kawasan hulu yang menjadi lokasi aktivitas tambang. “Kalau kami melihat, ini fenomena alam yang penyebabnya bermacam-macam. Salah satunya curah hujan tinggi di daerah hulu, dan juga…
Insitekaltim, Samarinda -Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan adalah kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis. Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh, baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kaltim. Kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Safuad. Ia menilai langkah itu sebagai bentuk nyata upaya pemerintah daerah dalam menanamkan dan menumbuhkan semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Menurutnya, nasionalisme bukanlah sekadar jargon yang dikumandangkan dalam acara…
Insitekaltim, Samarinda – Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan dunia. Daya tarik eksotis pulau tersebut tidak hanya memikat wisatawan mancanegara, tetapi juga mulai menarik perhatian para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Berau, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan apresiasinya terhadap meningkatnya minat investasi di wilayahnya. Ia menilai fenomena tersebut sebagai peluang positif bagi pengembangan daerah. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap investor yang hadir harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi riil terhadap pendapatan asli daerah (PAD). “Selama ini memang sudah ada beberapa investor…
Insitekaltim, Samarinda – Pentingnya harmoni antara kebijakan legislatif dan eksekutif kembali ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah. Ia menilai, selama ini pembangunan daerah masih menghadapi tantangan klasik berupa ketidakterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berujung pada tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran. Syarifatul menyoroti bahwa perencanaan pembangunan semestinya tidak berjalan secara sektoral atau parsial. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk menyamakan frekuensi sejak tahap awal perencanaan agar program yang dilahirkan bisa saling menguatkan, bukan justru saling meniadakan. “Seringkali kita lihat program provinsi melaju sendiri, tanpa pertimbangan terhadap apa yang sedang dikerjakan kabupaten atau kota.…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Apansyah mengatakan program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat dengan skema pinjaman modal hingga Rp3 miliar per desa, wajib didampingi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa, namun rentan gagal apabila tidak dibarengi dengan pembinaan teknis dan pengawasan yang memadai. Anggota Komisi III itu menekankan bahwa dana sebesar itu tidak bisa begitu saja disalurkan ke desa-desa tanpa persiapan yang matang. Peran aktif dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dinilainya sangat penting dalam memastikan desa memiliki…