Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Daerah (PPPLD). Langkah ini menandai dimulainya proses legislatif untuk merumuskan regulasi lingkungan hidup yang lebih tegas dan adaptif terhadap tekanan pembangunan. “Ini bukan sekadar agenda formal. Raperda ini penting untuk menjaga arah pembangunan agar tidak terus menggerus daya dukung lingkungan,” ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, usai rapat paripurna ke-23, Senin 21 Juli 2025. Pansus ini diketuai oleh Guntur (Fraksi PDI Perjuangan), dengan Baharuddin Demmu (Fraksi PAN-NasDem) sebagai wakil ketua. Mereka akan memimpin pembahasan selama…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 yang digelar Senin, 21 Juli 2025, di Gedung B DPRD Kaltim. Pembentukan pansus ini dinilai sebagai langkah penting dalam membenahi sistem pendidikan di Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan serius, mulai dari distribusi guru yang belum merata, minimnya fasilitas pendidikan di wilayah tertinggal, hingga kebutuhan akan regulasi yang mendukung pendidikan inklusif dan vokasional. Pansus diketuai oleh Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar dan didampingi Agusriansyah Ridwan dari Fraksi PKS sebagai…
Insitekaltim, Samarinda – Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim kembali menjadi sorotan. Untuk kesekian kalinya secara berturut-turut, tidak satu pun pimpinan daerah Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekretaris Daerah hadir secara fisik dalam rapat penting tersebut. Kondisi ini memicu kritik internal dan mendorong Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud buka suara. Sesuai tata tertib DPRD Kaltim, jika Gubernur tidak bisa hadir dalam rapat resmi seperti paripurna, kehadiran harus didelegasikan secara berjenjang kepada Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat struktural seperti Asisten I, II, atau III. “Kalau Gubernur tidak bisa, ya Wakil. Kalau Wakil juga tidak bisa, Sekda.…
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah pusat diminta tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang dialami Kalimantan Timur (Kaltim) akibat aktivitas tambang dan kehutanan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mendorong alokasi dana bagi hasil (DBH) yang lebih adil sebagai bentuk tanggung jawab atas beban ekologis yang ditanggung daerah penghasil. Perjuangan Kaltim untuk mendapatkan hak atas DBH dari Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PHT) masih berlangsung. Kaltim menjadi lumbung energi nasional, tetapi pembagian pendapatan belum sebanding dengan dampak kerusakan yang terjadi di lapangan. “Nah ini kan masih berjuang ya, khususnya Kalimantan, dan Kalimantan Timur…
Insitekaltim, Samarinda – Wacana pengembalian status ibu kota negara ke Jakarta kembali mencuat setelah Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan saja sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Usulan ini dilontarkan seiring belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan resmi ibu kota oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masih berlaku dan belum pernah dicabut. UU ini menjadi dasar hukum sah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menilai usulan revisi…
Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan pabrik etanol di Kalimantan Timur mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. Menurutnya, proyek ini perlu ditinjau secara cermat dari aspek ketersediaan bahan baku dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pabrik etanol direncanakan mulai dibangun pada 2028–2029 sebagai bagian dari transformasi energi nasional berbasis sumber daya lokal. Namun, Sapto mengingatkan pentingnya memastikan daya dukung alam di Kaltim benar-benar cukup sebelum proyek dimulai. “Pabrik etanol itu perlu dilihat sejauh mana potensi bahan baku yang tersedia di Kaltim. Memang batu bara kita besar, tapi kan tidak semuanya bisa kita ambil begitu saja. Harus…
Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur akan mengawal ketat proyek investasi energi yang digarap perusahaan asal Italia, Eni, senilai Rp150 triliun. Fokus utama DPRD ialah memastikan participating interest (PI) benar-benar menjadi hak daerah dan masuk ke dalam kas pemerintah provinsi. “Alhamdulillah kalau seperti disampaikan Pak Menteri ESDM, Eni sudah kelola blok Rapak dan Ganal. Kalau pada 2027 ada PI 10 persen, kita wajib ambil itu dalam kondisi apa pun,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono usai menghadiri pembukaan Musda XI Partai Golkar Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu 19 Juli 2025. Sapto menyebut potensi penemuan blok…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Demokrat–PPP menyoroti belum jelasnya pengaturan teknis Program Gratispol dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kalimantan Timur. Dalam forum Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Kaltim yang digelar Senin 21 Juli 2025 Fraksi Demokrat–PPP menilai ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Wakil Ketua Fraksi Demokrat–PPP Husin Djufri menyebut Program Gratispol sudah jadi bahan pembicaraan luas di tengah masyarakat, namun hingga kini belum ada kepastian siapa yang berhak menerima, cakupan biaya apa saja yang ditanggung, dan apakah program ini juga berlaku bagi mahasiswa yang sudah aktif di kampus. “Masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan Gratispol dengan…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi PAN–Nasdem mendukung pembaruan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi inisiatif DPRD Kalimantan Timur. Dalam Rapat Paripurna Ke-25 yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Senin 21 Juli 2025 suara Fraksi PAN–Nasdem dibacakan oleh anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz. Menurut Fraksi PAN–Nasdem, kewenangan daerah dalam sistem otonomi harus diwujudkan melalui regulasi yang memberi ruang pengaturan mandiri, termasuk dalam bidang pendidikan. Kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi yang berbeda di tiap daerah mendorong pentingnya kebijakan pendidikan yang disesuaikan secara lokal. “Peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan sangat penting karena menjadi alat untuk menetapkan kebijakan yang sesuai…
Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik isi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang digodok DPRD Kalimantan Timur. Dalam Rapat Paripurna Ke-25 di Gedung DPRD Kaltim, Senin 21 Juli 2025. Lima persoalan mendasar dianggap belum tersentuh secara substansial dalam draf regulasi. Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun substansinya dinilai belum menggambarkan persoalan riil pendidikan di Kalimantan Timur, terutama di daerah tertinggal. Anggota DPRD Kaltim Yonavia menyoroti ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir. Anak-anak di daerah tersebut masih menghadapi hambatan berat untuk memperoleh layanan pendidikan. Jalan rusak,…