Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi memasuki babak baru. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa jabatan 2025–2030, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 23 Juni 2025.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19.April lalu.
Selain pelantikan bupati dan wakil bupati, turut dikukuhkan pula Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode yang sama.
Prosesi ini menjadi simbol dimulainya tanggung jawab baru yang melibatkan seluruh lini kepemimpinan daerah, baik dari sektor pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menunggu lama untuk bekerja. Ia menegaskan, proses transisi dari pemerintahan sebelumnya akan segera diikuti dengan langkah-langkah konkret sesuai visi besar Kukar Idaman.
“Hari pertama ini langsung kita siapkan program dan langkah-langkah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Target 100 hari ke depan adalah penajaman kebijakan dan eksekusi cepat. Bahkan, program seperti berobat gratis sudah mulai kami jalankan tanpa harus menunggu 100 hari,” ujar Aulia kepada awak media, Senin, 23 Juni 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa program unggulan yang sebelumnya telah dirancang seperti peningkatan eskalasi nelayan produktif dari 5.000 menjadi 100.000 nelayan akan segera dieksekusi.
Menurutnya, program ini adalah bentuk konkret peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas ekonomi sektor maritim dan perikanan.
Sementara itu, dalam hal pelayanan dasar, Aulia menekankan pentingnya penyempurnaan sistem yang telah ada, bukan sekadar memulai hal baru. Ia menyebut bahwa anggaran dan perencanaan akan tetap mengacu pada RPJMD yang berlaku, sembari menunggu pengesahan RPJMD baru sebagai pijakan jangka panjang pembangunan Kukar.
“Sebenarnya ini bukan tentang personal, tapi sistem. Ketika RPJMD yang baru belum disahkan, maka kita tetap pakai RPJMD sebelumnya. Tapi kami pastikan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat akan segera kami realisasikan, tanpa harus menunggu waktu yang lama,” terangnya.
Menyikapi dinamika perubahan pemerintahan pasca-PSU, Aulia menyatakan bahwa masyarakat hanya mengganti sosok pemimpinnya, bukan mengganti harapan dan komitmennya. Ia menegaskan kembali bahwa masyarakat tetap menginginkan Kukar Idaman, dan tugas pemerintah daerah adalah menyempurnakan dan mengakselerasi program tersebut.
“Yang diganti itu hanya orangnya, tapi semangat dan komitmen program tetap Kukar Idaman. Masyarakat masih berharap itu diwujudkan. Maka tugas kami adalah membuktikan secara konkret,” tambahnya.
Dalam bidang infrastruktur, Aulia mengakui masih banyak pekerjaan rumah di Kukar, terutama soal jalan dan konektivitas antarkecamatan hingga desa. Ia memaparkan bahwa wilayah Kukar yang luas membutuhkan pemetaan prioritas yang matang.
“Peta jalan desa dan lingkungan sudah cukup baik, tapi memang ada PR besar karena wilayah Kukar sangat luas. Pak Wagub tadi menyebut ada angka Rp40 triliun untuk pembangunan jalan, inshaallah kita akan masuk dalam skala prioritas,” ujarnya.
Aulia juga mengajak media untuk berperan aktif menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut media sebagai ‘lidah masyarakat’ yang membantu menyampaikan persoalan riil di lapangan agar cepat ditindaklanjuti.
“Kawan-kawan pers ini adalah penyambung lidah rakyat. Maka, mari kita sama-sama kawal dan kerjakan program-program ini. Semua komitmen kami, selaras dengan pemerintah provinsi, akan kita laksanakan bersama,” pungkas Aulia.
Dengan pelantikan ini, masyarakat Kukar menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru. Seratus hari pertama akan menjadi pembuktian awal sejauh mana semangat Kukar Idaman dapat benar-benar menyentuh dan memperbaiki kebutuhan dasar masyarakat secara nyata. (Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
