Insitekaltim, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Rakor tersebut membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 serta sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten II Kantor Bupati Kutai Kartanegara dan diikuti oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) serta perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Kukar.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan inflasi yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengapresiasi inisiatif daerah yang telah melakukan intervensi aktif dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Salah satu sorotan utama dalam rakor ini adalah pemaparan mengenai program Sekolah Rakyat yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Profesor Nunung Nuryartono.
Dalam penjelasannya, Nunung Nuryartono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah berasrama dengan kurikulum formal yang dipadukan dengan pendidikan karakter,” katanya.
Ia menambahkan bahwa program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2 atau kategori ekonomi terendah, dengan syarat adanya komitmen dari orang tua serta kelengkapan tes administrasi dan kesehatan.
Dalam tahap awal implementasinya, pemerintah telah menerima 356 usulan titik lokasi dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi. Menurut Nunung Nuryartono, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk membangun Sekolah Rakyat di 200 titik pada tahun 2025. Penentuan titik prioritas didasarkan pada dua indikator utama, yakni kesiapan wilayah dan tingkat kemiskinan daerah tersebut.
“Pada tahap satu ini, sebanyak 52 titik sudah selesai disurvei dan sedang dalam proses perancangan untuk revitalisasi. Sementara 85 titik lainnya sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun ajaran 2025/2026 akan menjadi awal dimulainya proses belajar mengajar di 53 titik yang telah dipastikan kesiapan infrastrukturnya. Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan dari SD, SMP hingga SMA.
Lebih lanjut, Nunung Nuryartono mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat nantinya dirancang untuk menampung tidak kurang dari 1000 siswa per lokasi.
“Lima titik lokasi tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTT, NTB, dan 26 lainnya di Pulau Jawa,” paparnya.
Usulan titik terus bertambah seiring dengan antusiasme pemerintah daerah yang mendukung penuh program tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memproses seluruh usulan secara simultan dengan tetap memperhatikan hasil survei dan kesiapan wilayah.
Rakor ini menjadi langkah penting dalam memastikan koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah dalam menanggulangi tantangan inflasi serta memperkuat sektor pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan kesiapannya mendukung dan melaksanakan arahan dari pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat daerah.
Keterlibatan aktif ASN dan OPD di Kukar dalam rakor ini juga menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)